Road Show ke Tiga Sekolah di Asahan dan Tg Balai, Sofyan Tan Soroti Rendahnya Riset dan Pendidikan Indonesia
Tiga sekolah yang dikunjungi yakni SMA Swasta Maitreyawira di Jalan Pramuka, Kisaran; SMA Swasta Methodist 2 di Jalan Teuku Umar, Kisaran; serta SMA Swasta Sisingamangaraja.
Baca Juga:
Dalam pemaparannya, Sofyan Tan mengawali dialog dengan menggambarkan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ia menyebut melimpahnya mineral tambang seperti emas, gas, nikel, dan batubara, luasnya lahan subur untuk pertanian dan ketahanan pangan, hingga potensi kelautan yang besar.
Namun ia kemudian mengajak para siswa merenung. Apakah kekayaan tersebut telah berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat?
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 23,36 juta orang atau 8,25 persen dari total populasi. Dalam standar BPS, kategori miskin dihitung dari rata-rata pengeluaran Rp609 ribu per bulan atau sekitar Rp20 ribuan per hari.
Sementara itu, data Bank Dunia pada Mei 2025 menunjukkan angka berbeda. Lembaga tersebut mencatat sekitar 171 juta jiwa atau 60,3 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin dengan standar konsumsi Rp109.600 per hari atau Rp3.288.000 per bulan.
"Itu artinya penduduk kita mayoritas masih belum sejahtera meski sumber daya alamnya kaya. Karena dengan pengeluaran konsumsi Rp3 juta per bulan untuk satu rumah tangga tentu tidak cukup dan dianggap layak dapat beasiswa PIP," ungkap Sofyan Tan di hadapan para siswa.
Ia kemudian membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan, negara yang merdeka hanya berselang beberapa hari dari Indonesia. Menurutnya, pada awal kemerdekaan, Indonesia bahkan pernah membantu Korea Selatan dengan bantuan beras.
Namun setelah hampir 80 tahun merdeka, kondisi keduanya berbeda jauh. Korea Selatan kini dikenal sebagai negara maju dengan kekuatan industri elektronik, telepon genggam, hingga ekspor budaya populer melalui drama dan musik.
Sofyan Tan menilai lompatan kemajuan tersebut tidak terlepas dari kualitas pendidikan dan riset. "Korsel angka partisipasi kuliahnya 92 persen yang artinya dari 100 anak lulus SMA, 92 di antaranya lanjut kuliah perguruan tinggi. Sementara Indonesia masih 32 persen APK-nya. Korsel punya hasil riset tertinggi yakni 4 juta penelitian sementara di Indonesia masih 400 ribu riset," ungkapnya.
Menurut dia, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya hasil riset menjadi faktor utama Indonesia belum mampu mengelola kekayaan alam secara optimal. Akibatnya, meski memiliki luas lahan pertanian terbesar keenam di dunia, Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor untuk sejumlah komoditas seperti beras, sayuran, dan buah.
Analisis tersebut menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan bukan semata soal ketersediaan sumber daya alam, melainkan kemampuan bangsa dalam mengolahnya melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Pendidikan tinggi dan budaya riset menjadi kunci untuk memutus rantai ketergantungan dan meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional.
Di akhir sesi, Sofyan Tan memotivasi para siswa agar tidak berhenti belajar setelah lulus SMA. Ia mendorong mereka memilih perguruan tinggi yang mampu melahirkan peneliti andal dan inovator yang berkontribusi bagi bangsa.
Saat sesi tanya jawab dibuka, sejumlah siswa tampak antusias. Pertanyaan yang muncul beragam, mulai dari alasan Sofyan Tan meninggalkan dunia medis untuk menjadi pendidik dan politisi, hingga peluang masa depan generasi muda setelah menamatkan pendidikan tinggi.
Dialog yang berlangsung interaktif tersebut diharapkan menjadi pemantik kesadaran generasi muda bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi terutama oleh kualitas manusia yang mengelolanya.
Dari Lembaran Uang Lama hingga Perangko Bung Karno, Sofyan Tan: Menemukan Kembali Jejak Sang Perekat Bangsa
Sofyan Tan dan Bocah Ginting, Momen Hangat di Tengah Serap Aspirasi STM Hilir
Bedah Buku Tionghoa Medan, Sofyan Tan Sebut Budaya Tak Mengenal Pagar
Sofyan Tan Perioritaskan Pendidikan Untuk Kalangan Kurang Mampu
Sofyan Tan Ajak Masyarakat Dukung Sensus Ekonomi 2026: Data Bukan untuk Pajak