Sumut Harus Punya Regulasi Pembatasan Tonase Kendaraan Berat

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH, mendesak lahirnya regulasi tegas terkait Pembatasan Tonase Kendaraan Berat agar perbaikan infrastruktur tak sia-sia.

Baca Juga:

• Mourinho Bawa Real Madrid Menang Dramatis di Kandang Espanyol
• Akui Pernah Pakai Susuk, Nunung Srimulat: Nggak Ada Perubahan
• Car Free Night Kesawan Dorong Ekonomi UMKM, Rico Waas Perkuat Ekosistem Wisata Kota Medan

Hal ini disampaikan Rudi Alfahri merespon kerusakan parah ruas jalan provinsi ruas Binjai-Bukit Lawang (Kabupaten Langkat).

Rudi menilai Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) perlu segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat serta pemangku kepentingan lain untuk menyusun aturan yang memiliki kekuatan hukum dalam membatasi tonase kendaraan.

Menurutnya, selama ini kebijakan pembatasan Tonase belum berjalan efektif karena masih sebatas imbauan dan minim pengawasan di lapangan.

Akibatnya, kendaraan bermuatan berlebih tetap melintas dan mempercepat kerusakan jalan, khususnya di wilayah Kabupaten Langkat.

Ia menegaskan, kondisi ruas Binjai–Bukit Lawang yang rusak berat tidak bisa hanya diatasi dengan perbaikan fisik semata. Tanpa pengaturan Tonase yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten, jalan yang sudah diperbaiki berpotensi kembali rusak dalam waktu singkat.

Rudi juga menanggapi rencana Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang akan melakukan perbaikan jalan tersebut sebagai bagian dari penguatan akses menuju kawasan wisata unggulan di Bukit Lawang.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengapresiasi langkah tersebut, namun mengingatkan pentingnya kebijakan pendukung agar hasil pembangunan dapat bertahan lama.

Rudi juga mendorong aparat terkait untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran over tonase, termasuk pemberian sanksi kepada pengemudi maupun perusahaan angkutan yang tidak mematuhi aturan.

Selain berdampak pada kerusakan jalan, ketiadaan regulasi yang jelas juga kerap memicu konflik di lapangan. Rudi menyoroti praktik pemasangan portal jalan oleh warga secara swadaya yang sering disalahartikan, hingga potensi munculnya pungutan liar oleh oknum dengan dalih perbaikan jalan.

Menurutnya, dengan adanya aturan yang tegas dan terintegrasi, seluruh pihak memiliki acuan yang sama sehingga potensi konflik maupun praktik ilegal dapat ditekan.

"Regulasi yang kuat akan memastikan pembatasan tonase berjalan efektif sekaligus menjaga infrastruktur tetap terpelihara," imbuhnya. (**)