81 Tahun Indonesia Merdeka, Tapi Masyarakat Dipaksa Kembali ke “Zaman Batu”

Kitakini.news -Padamnya listrik secara massal di wilayah Sumatera Utara (Sumut), Aceh dan Riau sejak, Jumat (22/5/2026) petang sampai Sabtu (23/5/2026) malam, membuktikan "Amburadulnya" manajemen dan sistem antisipasi PT PLN (Persero) dalam menjaga stabilitas pasokan listrik kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Kunjungi Gudang BULOG Medan, Menko Polkam Tegaskan Ketahanan Pangan adalah Ketahanan Nasional
• Abdul Rahim Desak Pemprovsu Benahi Tata Kelola Keuangan
• Apresiasi Pembangunan Jalan Sipiongot, Aswin Parinduri Ingatkan Pentingnya Kualitas

Hal itu diungkapkan Ketua dan anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH dan Viktor Silaen SE kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026) melalui telepon di Medan.

Hal ini disampaikan keduanga menanggapi terjadinya pemadaman listrik secara massal selama 24 jam lebih yang terjadi di Sumut.

Menurut Timbul Sibarani, pemadaman yang berlangsung berjam-jam hingga menimbulkan lumpuhnya aktivitas masyarakat, rumah sakit, usaha kecil, jaringan komunikasi hingga Lalulintas merupakan bentuk pelayanan publik yang sangat mengecewakan.

"Ini bukan sekadar mati lampu biasa. Ini Blackout besar yang menunjukkan sistem pengelolaan kelistrikan kita sangat rapuh. Indonesia sudah 81 tahun merdeka, tetapi masyarakat masih dipaksa merasakan gelap gulita seperti kembali ke zaman batu atau paleolitikum," tegas Timbul.

Ketua DPD Partai Golkar Simalungun ini juga mengatakan, di era modern dan digital seperti sekarang, listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat. PT PLN seharusnya memiliki sistem cadangan, mitigasi gangguan dan percepatan pemulihan yang jauh lebih profesional.

"Jika gangguan terjadi sampai berjam-jam dan pemulihan sangat lamban, publik tentu mempertanyakan profesionalisme manajemen PLN. Jangan sampai rakyat menjadi korban akibat lemahnya antisipasi dan buruknya tata kelola kelistrikan," tandasnya.

Timbul juga meminta PT PLN terbuka kepada masyarakat terkait penyebab utama pemadaman massal tersebut dan jangan hanya memberikan penjelasan normatif. Intinya, jangan hanya permohonan maaf, sebab masyarakat butuh kepastian, apa penyebabnya, apa solusi permanennya dan bagaimana jaminan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Dalam peristiwa pemadaman massal ini, tambah Viktor Silaen, Komisi D DPRD Sumut berencana memanggil PT PLN (Pesero) untuk meminta penjelasan resmi terkait Blackout yang terjadi di Sumut dan Aceh tersebut, sebab pemadaman tersebut, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan dunia usaha.

"Banyak pelaku usaha kecil rugi, makanan rusak, aktivitas ekonomi terganggu, jaringan internet lumpuh dan masyarakat panik. Ini dampaknya sangat luas," kata Viktor sembari menambahkan, sebagai perusahaan negara yang memegang monopoli sektor kelistrikan, PT PLN harus mampu memberikan pelayanan maksimal dan respons cepat ketika terjadi gangguan besar.

Kalau sampai satu wilayah besar seperti Sumut, Riau dan Aceh bisa Blackout berjam-jam, tambah Ketua DPD Kosgoro 1957 Sumut itu, berarti ada yang tidak beres dalam sistem pengamanan jaringan maupun manajemen krisis PLN.

Tentunya, masyarakat wajar kecewa karena pemadaman terjadi begitu lama tanpa kepastian waktu normalisasi yang jelas.

"Rakyat sekarang hidup di era teknologi, bukan lagi hidup dengan lampu minyak. Jangan sampai masyarakat merasa negara kalah dengan persoalan dasar seperti listrik," tegas Viktor seraya meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian BUMN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan PLN di wilayah Sumatera agar Blackout seperti ini tidak menjadi langganan. (**)