Subandi: Jangan Cari Kekayaan Dari MBG

Kitakini.news - Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Drs H.M Subandi ST MM melontarkan pernyataan tegas terkait polemik yang terus membayangi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Kepala BGN Sudaryono Berikan Sanksi Copot dan Pecat Kepala SPPG di Tanah Karo
• HUT ke-81 RI, Sugiat Santoso Ajak Kader Gerindra Sumut Siapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045
• Fraksi PAN DPRDSU Bangga Dudy Purwagandhi Pimpin DPD PAN Sumut

Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar tidak menjadikan program strategis nasional tersebut sebagai ladang mencari keuntungan pribadi.

Menurutnya, pemerintah harus bertindak tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak memenuhi standar pelayanan dan kualitas makanan bagi siswa.

"Jangan cari kaya di MBG. Kalau ada dapur yang tidak layak, harus ditertibkan, kalau perlu ditutup. Tidak boleh mengambil keuntungan dari makanan anak-anak dan program mulia ini," tegasnya kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Medan, Selasa (16/6/2026).

Politisi Gerindra itu menilai seluruh komponen biaya operasional seperti tenaga kerja, listrik, air hingga yayasan pelaksana sudah memiliki porsi anggaran tersendiri.

Untuk itu, lanjut Subandi, tidak ada alasan bagi oknum tertentu untuk mengurangi kualitas makanan demi meraup keuntungan lebih besar.

"Kalau mau cari kaya dari MBG, itu sudah salah. Program ini dibuat untuk membantu masyarakat, bukan untuk memperkaya segelintir orang," imbuhnya.

Ia turut menyoroti pentingnya penyaluran MBG kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Subandi menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi agar program lebih banyak menyentuh anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan.

Ia menilai, masih banyak sekolah yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG, padahal kebutuhan di lapangan sangat besar.

"Barusan saya menerima pesan dari kepala sekolah di Sei Mencirim yang mempertanyakan kenapa mereka belum mendapatkan MBG. Artinya masih banyak yang membutuhkan program ini," ujarnya.

Ia mengaku sering berdialog langsung dengan masyarakat dan menemukan banyak keluarga yang kesulitan menyediakan uang saku maupun sarapan untuk anak-anak mereka.

"Saya tanya langsung kepada ibu-ibu di masyarakat, apakah sanggup memberi Rp10 ribu setiap hari kepada anaknya. Banyak yang bilang tidak sanggup. Jadi jangan bicara tanpa melihat kondisi di lapangan. Setiap bulan, minimal 500 masyarakat saya temui untuk survei itu," bebernya.

Subandi juga membagikan kisah yang menurutnya menjadi bukti nyata manfaat program MBG bagi masyarakat miskin.

Ia menceritakan seorang anak sekolah yang harus berjalan kaki sejauh enam kilometer untuk menuju sekolah. Sebelum ada MBG, anak tersebut kerap memilih tidak berangkat ketika hujan turun. Namun, kondisi berubah setelah sekolahnya mendapatkan program makan bergizi gratis.

"Anak itu bilang kalau tidak sekolah dia rugi dua kali. Ketinggalan pelajaran dan tidak dapat makan bergizi. Karena di rumah memang tidak selalu ada sarapan. Tetapi sejak ada MBG ia sudah rajin sekolah," ungkap Subandi.

Kisah tersebut, tambah Subandi, menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi juga mampu meningkatkan motivasi belajar dan kehadiran siswa dari keluarga prasejahtera.

Selain menyoroti dugaan penyimpangan anggaran, Subandi mengungkapkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi E DPRD Sumut ke sejumlah dapur MBG.

Dalam sidak tersebut, pihaknya masih menemukan penyedia makanan yang menyajikan menu yang tidak bervariasi dan tidak sesuai standar gizi yang ditetapkan.

"Kami temukan ada dapur yang menunya telur terus. Padahal harus ada variasi seperti ayam, ikan atau daging. Tidak boleh bolak-balik telur saja," tegasnya.

Untuk itu, sambungnya, kita meminta pemerintah dan pihak terkait tidak ragu memberikan sanksi kepada pengelola dapur yang melanggar ketentuan.

"Kalau ada yang seperti itu, sikat saja. Itu tidak benar. Program MBG harus dijalankan sesuai tujuan awalnya, yaitu memberikan makanan bergizi kepada anak-anak yang membutuhkan," terangnya.

Meski mengakui adanya oknum yang diduga menyalahgunakan program, Subandi menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menilai buruk keseluruhan program MBG.

Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan mulia dan telah diterapkan di berbagai negara seperti Jepang dan India selama puluhan tahun.

"Programnya bagus dan mulia. Kalau ada oknum yang korupsi atau bermain, yang diperbaiki adalah pelaksanaannya, bukan programnya," cetusnya.

Subandi juga menilai pemerintah pusat menunjukkan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.

"Kita bangga dengan Pak Prabowo, sikap beliau sudah tepat dan respon cepat. Kalau ada yang salah, harus ditindak. Mau kawan, kenalan, atau dari partai sendiri, tidak boleh ada perlakuan khusus. Yang salah harus ditertibkan," tandasnya. (**)