Puluhan Massa Buruh Minta DPRD Sumut Kawal Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Kitakininews.co.id - Persoalan perlindungan buruh dan berbagai kasus ketenagakerjaan di Sumatera Utara (Sumut) menjadi sorotan dalam aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Atasi Banjir di Sumut, Viktor Silaen Desak Pemerintah Segera Lakukan Penanganan Terpadu
• Ihwan Ritonga Minta Satgas Pangan Tindak Pengusaha Nakal Pemicu Lonjakan Harga Ayam
• Beras Premium Langka di Ritel, Rudi Alfahri Minta Distribusi Diperketat

Puluhan buruh dari 10 kabupaten/kota meminta wakil rakyat ikut mengawal pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Aksi tersebut dipimpin Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo. Massa membawa sejumlah spanduk dan bergantian menyampaikan orasi mengenai kondisi pekerja, mulai dari persoalan upah hingga perlindungan buruh perkebunan.

Willy mengatakan, aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan buruh yang digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia. DPRD Sumut perlu mendengar langsung persoalan yang dihadapi pekerja dan memberikan dukungan terhadap penguatan regulasi ketenagakerjaan.

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta DPRD Sumut mendengar langsung persoalan yang dihadapi buruh. Kami meminta dukungan terhadap pengesahan aturan ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada pekerja," ujar Willy.

Selain tuntutan terkait RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, FSPMI meminta DPRD Sumut membuka ruang audiensi untuk membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan di daerah.

Salah satu persoalan yang disampaikan yakni terkait 28 dokter di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang disebut belum memperoleh ijazah. Massa meminta DPRD Sumut ikut memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.

Willy juga menyoroti kondisi pekerja sektor perkebunan. Ia menyebut masih terdapat persoalan terkait pemenuhan hak pekerja, termasuk upah.

"Jangan sampai masih terjadi penindasan terhadap buruh di perkebunan. Ada pekerja yang sudah bekerja, tetapi persoalan upahnya belum selesai. Ini harus menjadi perhatian pemerintah dan DPRD," imbuhnya.

Ia juga menyinggung dampak persoalan ekonomi terhadap keluarga buruh. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat anak-anak ikut membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup.

"Anak-anak seharusnya sekolah. Jangan karena kondisi ekonomi, mereka akhirnya harus ikut membantu orang tua mencari penghasilan," ujarnya.

Perwakilan FSPMI Labuhanbatu, Wardin, dalam orasinya meminta DPRD Sumut memberi perhatian terhadap persoalan pekerja di sektor perkebunan.

Wardin mengatakan buruh membutuhkan kepastian atas hak-hak ketenagakerjaan, terutama menyangkut upah dan kondisi kerja.

"Persoalan buruh perkebunan jangan hanya dilihat dari sisi perusahaan. Pekerja juga harus mendapatkan perlindungan dan hak yang layak," ujarnya.

Ia meminta pemerintah dan DPRD melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar hak-hak pekerja dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian. Massa kemudian meminta bertemu langsung dengan anggota DPRD Sumut untuk menyerahkan dan menyampaikan aspirasi.

Namun, anggota DPRD Sumut disebut sedang melaksanakan kegiatan reses sehingga tidak berada di Gedung DPRD Sumut. Perwakilan humas DPRD Sumut sempat berupaya menemui massa, tetapi tidak langsung diterima.

Massa kemudian meminta DPRD Sumut menjadwalkan audiensi resmi dengan FSPMI agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat dibahas bersama.

Willy menegaskan FSPMI akan terus mengawal tuntutan tersebut. Ia juga menyatakan massa mempertimbangkan aksi lanjutan apabila aspirasi mereka tidak mendapat tindak lanjut dari DPRD Sumut.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan sejumlah tuntutan dan orasi, massa melanjutkan konsolidasi organisasi. (**)