Soal Pesta Waria, Pemerintah Diminta Terbitkan Perda Larangan LGBT

Kitakini.news – Pemerintah diminta mengambil langkah tegas terhadap persoalan penyimpangan seksual melalui peraturan daerah (Perda) tentang larangan gerakan LGBT (kelainan seksual) di Sumatera Utara (Sumut). Sebab hal tersebut berkaitan dengan moral dan budaya.

Baca Juga:

• Diding Boneng Tutup Usia, Dunia Perfilman Kehilangan Legenda
• Perempuan Ditemukan Meninggal di Rumah Komplek Bumi Asri, Polisi Lakukan Penyelidikan
• UFC Coret Empat Petarung dari Roster, Daniel Marcos yang Punya Rekor Mentereng Ikut Tergusur

Demikian kata seorang pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sumut, Thamrin Harahap saat gelaran pertemuan pengawasan internal partai di Kota Padangsidimpuan, Kamis (2/3/2023). Terutama terkait viralnya video pesta waria di kota tersebut.

"Selaku kader PPP secara pribadi mengutuk keras kejadian yang sempat viral terkait adanya kegiatan LGBT disalah satu kafe di Kota Padangsidempuan yang melakukan adegan sesama jenis berciuman sehingga se Sumatera Utara, bahkan se Indonesia mendapatkan respon,” ujar Tamrin.

Masih terkait kasus viral waria, Tamrin menegaskan bahwa Agama melarang adanya penyimpangan seksual. Bahkan hal itu bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Karena itu kata Tamrin, sebagai kader PPP ia sangat sepakat bila pemerintah membuat peraturan tentang larangan LGBT. Khususnya kepada para anggota DPRD dari partainya, agar mengusulkan pembentukan Perda yang sifatnya mengawasi keberadaan gerakan sekaligus antisipasi kelompok penyimpangan seksual itu.

“Bagaimana bisa dibentuk Perda yang sifatnya ada pengawasan, serta upaya pembinaan yang terarah,” ungkap kader GP Ansor itu.

Dari Perda itu kata Tamrin, akan ada regulasi pengendalian yang massif terhadap penyimpangan seksual. Kemudian juga rehabilitasi terhadap pelakunya.

“Kita juga meminta dukungan masyarakat agar tidak terulang lagi pesta LGBT di kabupaten dan kota se-Sumatera Utara,” sebutnya.

Kontributor: Efendi Jambak