Fraksi Golkar DPRD Sumut: P-APBD Harus Bermanfaat Nyata Bagi Masyarakat

Kitakininews.co.id - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menegaskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut Tahun Anggaran 2026 tidak boleh berhenti pada perubahan angka-angka dalam struktur anggaran. Kebijakan tersebut harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution: P-APBD 2026 Harus Segera Dirasakan Masyarakat
• Data Penerima PKH Tak Sinkron, Ebenejer Desak Kemensos Segera Perbarui
• Fraksi PDIP DPRD SU Soroti Fiskal dan Ketahanan Pangan di P-APBD Sumut 2026

Penegasan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, H Aswin Parinduri SH MH, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumut di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (10/9/2026).

Menurut Fraksi Golkar, perubahan APBD harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi, kebutuhan pembangunan, serta dinamika yang dihadapi masyarakat Sumatera Utara.

"Ukuran keberhasilan perubahan APBD bukan hanya terletak pada tersusunnya struktur anggaran yang lebih realistis, tetapi pada sejauh mana perubahan tersebut mampu menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat," demikian ditegaskan dalam pendapat akhir Fraksi Golkar.

Fraksi Golkar mencermati pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat dari Rp11,664 Triliun menjadi Rp12,955 Triliun. Kenaikan mencapai sekitar Rp1,291 Triliun atau 11,07 persen.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari sekitar Rp6,967 Triliun menjadi Rp7,121 Triliun atau bertambah sekitar Rp153,600 Miliar atau 2,20 persen.

Golkar menilai peningkatan PAD menunjukkan adanya upaya Pemprovsu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih menyisakan ruang besar untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pengelolaan aset daerah secara produktif dinilai harus terus dilakukan.

Di sisi lain, pendapatan transfer meningkat menjadi sekitar Rp5,816 triliun atau bertambah Rp1,134 Triliun atau 24,22 persen.

Fraksi Golkar mengingatkan tambahan transfer tersebut tidak boleh membuat Sumut semakin bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, ruang fiskal yang bertambah harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.

"Ketahanan fiskal Sumatera Utara harus dibangun melalui kombinasi antara optimalisasi pendapatan asli daerah, penguatan basis ekonomi, investasi produktif, optimalisasi aset daerah dan peningkatan kinerja BUMD," tegas Fraksi Golkar.

Belanja Harus Menghasilkan Dampak

Fraksi Golkar juga menyoroti peningkatan belanja daerah dari Rp11,679 Triliun menjadi Rp13,338 Triliun. Angka tersebut bertambah sekitar Rp1,659 Triliun atau 14,20 persen.

Yang menjadi perhatian khusus adalah belanja modal yang meningkat dari sekitar Rp2,267 Triliun menjadi Rp2,943 Triliun. Kenaikannya mencapai sekitar Rp675,943 Miliar atau 29,81 persen.

Fraksi Golkar memandang peningkatan belanja modal sebagai langkah positif karena memberikan ruang lebih besar bagi Pemprovsu memperkuat infrastruktur dan aset publik.

Namun, peningkatan anggaran harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Keberhasilan anggaran tidak dapat hanya diukur dari besarnya anggaran atau tingkat serapan, tetapi Output dan Outcome yang dihasilkan," demikian pendapat Fraksi Golkar.

Karena itu, setiap tambahan anggaran harus disertai target kinerja yang jelas, indikator terukur dan pengawasan konsisten.

Fraksi Golkar juga mengingatkan agar belanja yang kurang produktif dikendalikan, sementara program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat harus mendapatkan prioritas. (**)