Soroti Pemangkasan Transfer Pusat, Benny Sihotang Dorong Alternatif Pembiayaan

Kitakininews.co.id - Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Benny Harianto Sihotang mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah proyeksi pengurangan transfer anggaran dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2027.

Baca Juga:

• Terima Kapoldasu Irjen Sonny Irawan, DPRD Sumut Dukung Pemberantasan Narkoba Hingga ke Hulu
• Apresiasi Peluncuran 33 Bus Sekolah Gratis, ARS Dorong Perluasan Program dan Penambahan Anggaran
• Jangan Hanya Blokir Konten Negatif, Komdigi Diminta Bongkar Jaringan dan Aliran Dananya

Pembiayaan alternatif tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. "Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja," tukasnya.

Benny mengatakan, kondisi ekonomi dan keuangan yang ketat membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan strategi pembiayaan, tanpa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dalam situasi ekonomi dan finansial yang sangat ketat, kita tidak bisa begitu saja membantah kebijakan pengurangan transfer dari Pemerintah Pusat. Daerah harus mencari solusi," ujar Benny di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (20/10/2026).

Ia menyebutkan, APBD Sumut yang selama ini berada di kisaran Rp13 Triliun lebih diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp11 Triliun pada 2027. Jika proyeksi tersebut terealisasi, ruang fiskal daerah akan menyusut hampir Rp2 Triliun.

Menurut Benny, kondisi itu berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan, termasuk infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana, seperti banjir dan gempa bumi.

Benny mengusulkan sejumlah alternatif pembiayaan yang dapat dijajaki, antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerjasama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi atau sukuk daerah, pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), serta sindikasi perbankan untuk mendukung proyek strategis.

Opsi pinjaman luar negeri juga dapat dikaji sesuai ketentuan dan persetujuan pemerintah pusat. Namun, setiap skema pembiayaan harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah, beban pembayaran, serta risiko terhadap APBD.

Ia menilai, Pemprovsu perlu memetakan kembali program prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat. Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, terutama perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran.

Selain mencari sumber pendanaan baru, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perbaikan tata kelola pajak dan retribusi.

Upaya tersebut harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan, sekaligus memperkuat pengawasan untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah.

Benny juga menekankan pentingnya kajian matang sebelum pemerintah mengambil skema pembiayaan di luar APBD. Setiap opsi perlu disertai perhitungan kelayakan proyek, kemampuan membayar kewajiban, transparansi penggunaan dana, serta pengawasan agar pembiayaan benar-benar mendukung pembangunan dan tidak membebani anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Benny menegaskan, Fraksi GerindraDPRD Sumut akan mengawal program prioritas agar pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.

"Kita dorong agar Pemprovsu mencari sumber pembiayaan lain sehingga program-program yang ada, khususnya infrastruktur, bisa dituntaskan dalam sisa masa jabatan gubernur," pungkasnya. (**)