Pegang Salinan SK Kemenkumham & HAKI, El Adrian Shah Bawa Angin Segar Bagi OKP/OKI di Sumut

Kitakini.news– Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Utara (KNPI Sumut), El Adrian Shah SE membawa angin segar bagi seluruh OKP, OKI di provinsi ini yang bernaung dalam wadah yang dipimpinnya.

Baca Juga:

• PWI Sumut Lanjutkan Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, 900 Anggota Dapat Perlindungan
• DPRD Sumut Tetapkan 7 Komisioner KPID Sumut 2026-2029, Tanpaa Petahana
• Pangdam I/BB Pimpin Sertijab Dandim 0201/Medan, Letkol Fernando Batubara Resmi Jabat Komandan Baru

Sebab, El Adrian Shah telah menerima salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) dan Sertifikat Merek (Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) oleh DPP KNPI baru-baru ini.

Seperti diketahui, SK Nomor HU-0001273.AH.01.08.Tahun 2022 menegaskan Kepengurusan DPP KNPI yang diketuai Ryano Panjaitan dan Sertifikat Merek (Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) dari Kemenkumham RI.

Merespon hal ini, El mengajak seluruh pemuda di Sumut agar segera merapatkan barisan, bersatu dibawah kepenguusan yang sah dan memiliki legalitas hukum yang jelas.

“DPD KNPI Sumut telah memegang salinan SK Kemenkumham dan HAKI yang diserahkan Ketum Ryano. Ini saya tegaskan dan sampaikan kepada publik guna merespon pihak-pihak yang masih ingin adanya dualisme dan lainnya,” cetus El Adrian kepada wartawan di Medan, Minggu (26/3/2023).

El berharap dengan terbitnya SK Kemenkumham dan HAKI tersebut, tidak ada lagi perbincangan mengenai dualisme kepengurusan KNPI di Tanah Air.

“Kami ingatkan dan tegaskan agar jangan ada lagi pihak-pihak yang berusaha memecah-belah pemuda Sumut. Kami juga mengajak semua elemen pemuda untuk bahu-membahu membangun provinsi ini menjadi yang lebih baik dan lebih maju kedepannya,” imbuh El Adrian.

El Adrian juga meminta semua pihak menghormati SK Kemenkumham dan HAKI tersebut dan tidak ada lagi perbincangan mengenai dualisme kepengurusan KNPI.

“Harapan kami kepada seluruh pihak, baik pemerintah, OKP serta Ormas, untuk dapat memperhatikan legalitas yang ada ini. Kami mengajak agar pemuda segera meninggalkan konflik yang ada dan dapat bersatu untuk pergerakan kedepannya,” tandas El

El juga mengingatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar bersinergi bersama KNPI membangun daerah masing-masing yakni dengan memberikan perhatian dan dukungan penuh pada setiap kegiatan pemuda.

Perhatian dan dukungan tersebut, lanjut El, bisa direalisasikan dalam anggaran yang ditampung di Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan Pemkab/Pemko serta dikemas dalam sebuah regulasi yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemuda.

El mengungkapkan bahwa selama ini peran pemuda yang diberdayakan melalui Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Keagamaan Indonesia (OKI) dibawah Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut hanya sebesar Rp1 miliar yang akan dialokasikan untuk 60 OKP di Sumut dan itu dinilai relatif kecil.

"Ini kan tidak ideal, bahkan tidak cukup memperluas peran pemuda di Sumut. Kalau memang Gubsu Edy Rahmayadi benar-benar memperhatikan dan sayang kepada para pemuda, harusnya beliau bisa membuat sebuah regulasi dalam bentuk Perda Pemuda yang didalamnya diatur semua segala bentuk kegiatan dan kebutuhan pemuda sebagai penyambung tangan ataupun perwakilan Pemprovsu dalam mensosialisasikan program-program pemerintah,” beber El.

El menyadari, bahwa Sumut memiliki banyak persoalan pemuda, terutama persoalan ekonomi dan lapangan pekerjaan serta masalah sosial yang perlu campur tangan pemuda untuk menyelesaikannnya.

“Sudah pasti ini memerlukan kekompakan semua elemen pemuda untuk mendorong penyelesaiannya. Maka dari itu, sudah saatnya pemerintah segera memberikan perhatian dan dukungan kepada KNPI yang telah mengantongi SK Kemenkumham dan HAKI. Agar kami bisa berkreatifitas dan berwirausaha untuk menggapi cita-cita dan kemajuan,” tandas El.

Redaksi