Anggota DPR-RI Ini Dukungan Kenaikan Besaran Anggaran Kesehatan

Kitakini.news– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendukung kenaikan besaran anggaran kesehatan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga:

• Surga Kopi Sumatra Hadir di Medan, Cicipi 45 Kopi Terbaik Tanpa Harus Keliling Pulau
• Ini Enam Danau Memukau di Indonesia, Danau Toba Juaranya
• Uang Korban Scam Rp200 Miliar Selamat, OJK Blokir Ratusan Ribu Rekening Bank

Kewajiban alokasi APBN dan APBD ini bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan sebagai upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

“Saya mendukung penuh kenaikan besaran anggaran kesehatan oleh pemerintah minimal 10 persen dari APBN dan APBD di luar gaji. Kenaikan ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” ujar Anggota Komisi IX DPR-RI Alifudin di Jakarta melansir dari laman resmi dpr.go.id, Kamis (4/5/2023).

Alifudin mengungkapkan akar dari permasalahan pelayanan kesehatan adalah alokasi anggaran untuk kesehatan yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang saat ini hanya 4 persen dari total anggaran.

Kenaikan besaran anggaran kesehatan tersebut, lanjutnya, harus disertai dengan memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dengan memprioritaskan pada upaya promotif dan preventif.

Hal ini, tambah Alifudin, bertujuan untuk mencegah munculnya penyakit yang dapat dicegah sejak dini dan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat agar terhindar dari penyakit.

“DPR-RI memastikan bahwa kenaikan anggaran kesehatan tersebut digunakan secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan pada upaya promotif dan preventif. Kita juga akan terus mengawal dan memperjuangkan agar anggaran kesehatan dapat berdampak positif bagi kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap kenaikan besaran anggaran kesehatan tersebut dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan memastikan hak akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Redaksi