Hendro Susanto Tak Setuju Istilah MarketPlace Guru, Karena Itu Untuk Barang

Kitakini.news – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Hendro Susanto tak sepakat jika nama Platform yang akan dibuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) disebut sebagai Marketplace Guru. Sebab, guru bukanlah barang, dan istilah tersebut sangat erat dengan barang.

Baca Juga:

• Apresiasi Peluncuran 33 Bus Sekolah Gratis, ARS Dorong Perluasan Program dan Penambahan Anggaran
• KAMMI Desak Kejatisu Periksa Anggaran Sosper dan Wasbang Dua Legislator PKS
• Petani Sergai dan Tebing Tinggi Keluhkan Dugaan Dampak Limbah PKS

“Jika rencana kebijakan Marketplace berpotensi merugikan, maka kita akan berkoordinasi dengan pimpinan Fraksi PKS DPR-RI dan pimpinan Komisi X DPR-RI agar menolaknya,” ujar Hendro kepada wartawan melalui sambungan seluler, Sabtu (3/6/2023).

Hal ini dikatakan Hendro merespon Kemendikbudristek yang sedang menyiapkan satu Platform Marketplace untuk guru.  Platform itu rencananya akan diimplementasikan pada 2024.

Platform tersebut merupakan basis data dengan dukungan teknologi untuk semua sekolah bisa mengakses calon guru untuk mengajar di sekolah. Guru akan lebih mudah mendapat tempat mengajar.

Hendro mengungkapkan, Fraksi PKS DPRD Sumut sedang mengkaji kelebihan dan kekurangan dari wacana yang dikemukakan Mendikbudristek. “Kita sedang mengkaji Marketplace Guru ini,”

Hendro juga menilai bahwa Marketplace Guru ini belum lagi dijadikan sebuah kegiatan yang diputukan bersama antara Kemendikbudristek dan DPR-RI, tapi sudah membuatb resah para Guru GTT di Sumut.

“Kami menerima masukan dan pesan melalui WhatsApp, Insragram dari para guru GTT di Sumut yang tampaknya keberatan akan rencana diatas,” terangnya.

Menurut Hendro, jika sebuah kebijakan mau diambil, maka jangan terburu buru, libatkan semua pihak, termasuk guru guru honorer yang mengabdi sekian tahun bahkan puluhan tahun, libatkan guru GTT yang tersebar di Indonesia, termasuk yang di Sumut

“Sehingga Jangan sampai kebijakan dibuat berbenturan dengan regulasi dan aturan pemerintah yg lainnya. Jadi kita masih mengkajinya secara komprehensif, secara menyeluruh, kami akan melibatkan para guru honorer, GTT Provsu untuk membahasnya secara bersama,” bebernya.

Bagi PKS, lanjut Hendro, yang terpenting adalah menemukan formula yang tepat untuk mengangkat para guru honorer menjadi P3K bahkan kalau bisa semuanya di permanenkan sebagai ASN guru, dengan masa ngajar dan pengabdian yang sudah diatas 5 tahun.

“Itu kami setuju, ungkap hendro dengan penuh semangat. Karena kami menemukan celah kelemahan sementara ini dari rencana kebijakan marketplace guru yakni berpotensi merugikan para guru honorer, guru GTT, pungkasnya.

Redaksi

.