Fraksi Nasdem DPRD Medan Nilai Tarif Pajak ke UMKM Masih Tinggi

Kitakini.news - Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan menilai retribusi atau tarif pajak yang dibebankan Pemko Medan kepada UMKM masih terbilang tinggi. Kondisi ini sangat membebani UMKM dalam menjalankan operasional usahanya.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Tekankan Ketahanan Pangan sebagai Tanggung Jawab Pemerintah hingga Tingkat Desa
• Duel Klasik Duo HIjau PSMS Vs Persebaya, Ayam Kinantan Bertekad Tunjukkan Daya Saing
• Rony Reynaldo: Walk Out Gubernur Sumut Merupakan Hak Politik Yang Wajar Dalam Dinamika Demokrasi

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan Afif Abdillah mengungkapkan sekarang ini sangat dibutuhkan adanya tarif pajak atau pun retribusi khusus bagi UMKM. Terutama retribusi khususuntuk pajak reklame, sehingga membantu UMKM dalam memasarkan usaha mereka. 

"Retribusi khusus ini tentunya secara tidak langsung akan mendukung ekonomi Kota Medan secara keseluruhan," ucap Afif, Rabu (14/6/2023).  

Sebelumnya, menyampaikan pemandangan umum F- Partai NasDem DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Gedung DPRD Medan, Selasa (13/6/2023), Afif menjelaskan usaha mikro dan kecil adalah penopang utama ekonomi Kota Medan. 

"Mereka semua adalah usaha-usaha yang menjadi tanggung jawab kita untuk melindungi dan mengembangkannya," kata Afif.

Terkait itu, kata Afif, F-Partai  NasDem  berharap agar  para pelaku usaha kecil ini harus disupport perkembangan promosi usahanya dengan baik, bukan malah membebankan mereka dengan tarif pajak dan retribusi yang besar dengan menyamakan mereka seperti  usaha besar yang memiliki anggaran promosi sangat  besar

"Kami berharap perlu adanya pembedaan di sini sehingga benar-benar bisa menjadi keringanan bagi pelaku usaha kecil untuk melakukan promosi usaha mereka," harapnya.

Ditegaskan Afif, F-Partai NasDem melihat para pelaku  usaha kecil ini bukanlah mencari untung melainkan hanya mencari pendapatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja. "Jadi kami menilai dibutuhkan kebijakan dan kebijaksanaan kita untuk memfasilitasi ini," tandasnya.

Redaksi