Pemda Diminta Proaktif Dalam Upaya Percepatan Sertifikasi Halal

Kitakini.news – Pemerintah daerah (Pemda) diminta proaktif dalam upaya percepatan Sertifikasi Halal yang merupakan amanat Undang-undang (UU) dan telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang pelaksanannya melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Baca Juga:

• Gus Kikin Terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Periode 2026–2031 Lewat Musyawarah AHWA
• Rangkayo Minang Indonesia Satukan Sejarah, Islam dan Kepemimpinan dalam Dua Seminar Internasional
• Sofyan Tan: Cahaya Ada di Hati, Bukan di Mata

“Maka dari itu, dibutuhkan sinergi semua pihak untuk mewujudkannya. Termasuk Pemda,” kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Muhammad Aqil Irham di Jakarta melansir dari laman resmi Kemenag.go.id, Jumat (30/6/2023).

Menurut Aqil, partisipasi dan sikap proaktif Pemda dalam melakukan akselerasi Sertifikasi Halal dapat diwujudkan melalui penganggaran program fasilitasi.

"Perlu adanya nomenklatur penganggaran fasilitasi Sertifikasi Halal baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam pedoman penyusunan keuangan daerah," imbuhnya.

"Dengan demikian, penganggaran fasilitasi sertifikasi halal menjadi jelas dan daerah juga tidak ragu dalam merencanakan penganggaran," tambah Aqil.

Aqil juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus memperkuat sinergi untuk mengakselerasi Sertifikasi Halal bersama dengan para stakeholder terkait. Upaya dilakukan dalam bentuk sosialisasi, publikasi, promosi, edukasi, bahkan fasilitasi Sertifikasi Halal.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro yang menjelaskan bahwa koordinasi dengan seluruh Pemda penting dalam rangka langkah dan upaya bersama guna mendukung program sertifikasi halal.

“Sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengembangan industri halal menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan adanya masterplan industri produk halal Indonesia tahun 2022-2029 sebagai landasan bagi pengembangan industri halal Indonesia,” papar Suhajar.

"Dalam rangka mewujudkan program tersebut maka dibutuhkan penguatan industri produk halal. Untuk mencapai target tersebut, Pemda diminta untuk menfasilitasi sertifikasi halal dengan pendanaan APBD di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota," pungkasnya.

"Hal tersebut sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang menargetkan bahwa Indonesia harus menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024," tegasnya.

Redaksi