Jumat, 20 November 2026

Megawati Pertanyakan Sikap DPR dan Pemerintah Yang Terlihat Melawan Putusan MK

Guruh Ismoyo - Kamis, 22 Agustus 2024 17:59 WIB
Megawati Pertanyakan Sikap DPR dan Pemerintah Yang Terlihat Melawan Putusan MK
(Gesuri.id)
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri

Kitakini.news -Pancasila sebagai ideology dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi harusnya menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun kenyataannya saat ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

Baca Juga:

"Dinamika politik hari ini terasa begitu menggelisahkan saya," cetus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Jakarta melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Kamis (22/8/2024).

Hal ini disampaikan Megawati sebagai ungkapan kekhawatirannya terhadap situasi politik di Indonesia yang semakin memanas dalam beberapa waktu terakhir dan keprihatinannya terkait penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Menanggapi situasi politik saat ini, Megawati juga mempertanyakan DPR dan pemerintah yang tampak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan, Rabu (27/11/2024) mendatang, yang harusnya dijunjung tinggi sebagai bagian dari sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

"Padahal, ideologi dan konstitusi adalah hal yang sangat penting ketika para pejuang menyiapkan kemerdekaan. Namun dalam praktek yang saya perhatikan, wajah kekuasaan kini lebih dominan ditampilkan daripada wataknya yang membangun peradaban," ketus Presiden RI ke-5 ini.

Seperti diketahui, situasi politik di Indonesia saat ini memang sedang memanas, terutama setelah DPR-RI berupaya menganulir Putusan MK Nomor 60 dan 70 melalui revisi Undang-Undang Pilkada.

Revisi ini memicu gelombang protes dari ratusan ribu orang di berbagai kota, termasuk Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Padang, dan Makassar.

Rakyat menolak revisi UU Pilkada yang dianggap tidak sesuai dengan putusan MK dan hanya menguntungkan golongan tertentu.

Salah satu poin kontroversial dalam revisi tersebut adalah upaya Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk mengakali Putusan MK terkait pelonggaran ambang batas (Threshold) pencalonan kepala daerah.

Revisi ini menetapkan bahwa pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, sementara Threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah Pemilu tetap diberlakukan bagi partai-partai yang memiliki kursi di parlemen.

Dengan aturan ini, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta, berpotensi tidak memiliki pesaing serius selain calon independen, memperkuat tudingan bahwa revisi ini disusun untuk kepentingan golongan tertentu. (**)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Mangapul Purba Belum Ketahui Langkah Pemprovsu Hadapi Pengurangan TKD Rp1 Triliun Lebih

Mangapul Purba Belum Ketahui Langkah Pemprovsu Hadapi Pengurangan TKD Rp1 Triliun Lebih

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Desak Ranperda Kepemudaan Berbasis Prestasi, Bukan Nepotisme

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Desak Ranperda Kepemudaan Berbasis Prestasi, Bukan Nepotisme

Fraksi PDIP DPRD Sumut Desak Perombakan Total BUMD Sumut, AIJ Diusulkan Merger dengan PSU

Fraksi PDIP DPRD Sumut Desak Perombakan Total BUMD Sumut, AIJ Diusulkan Merger dengan PSU

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Dugaan Pemerkosaan yang Dilaporkan Libatkan Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Dugaan Pemerkosaan yang Dilaporkan Libatkan Bupati Kupang

Pulihkan Eks Lahan TPL, PDI Perjuangan Tanam 5.000 Pohon di Lereng Danau Toba

Pulihkan Eks Lahan TPL, PDI Perjuangan Tanam 5.000 Pohon di Lereng Danau Toba

Dari Sampah Menjadi Berkah, Sofyan Tan Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi Menuju Generasi Emas 2045

Dari Sampah Menjadi Berkah, Sofyan Tan Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi Menuju Generasi Emas 2045

Komentar
Berita Terbaru