Baskami: Penyelenggara Diminta Maksimalkan Persiapan Pemilu dan Waspada Politik Identitas

Kitakini.news - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Baskami Ginting meminta seluruh Stakeholder dalam mewujudkan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Tak hanya itu, Baskami juga meminta masyarakat turut serta menjaga ketentraman menjelang event politik lima tahunan itu.

"Kita harus maksimal dalam persiapan Pemilu serentak ini, juga jangan ada politik identitas yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)," tegas Baskami melalui rilis tertulis, Kamis (5/1/2023).

Politisi PDI Perjuangan itu juga menjelaskan, perhelatan Pemilu di tahun 2024 menjadi barometer demokrasi Indonesia.

Pemilu, kata Baskami, merupakan wadah menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye.

"Saya kira kita sebagai warga bangsa tidak hanya menjalankan hak politik saja tetapi juga kita memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan," jelasnya.

Baskami juga menjelaskan, perlunya koordinasi yang kuat antara penyelenggara, bersama pemerintah daerah juga TNI dan Polri untuk kesuksesan pemilu tahun depan.

Baca Juga:

• Diding Boneng Tutup Usia, Dunia Perfilman Kehilangan Legenda
• Perempuan Ditemukan Meninggal di Rumah Komplek Bumi Asri, Polisi Lakukan Penyelidikan
• UFC Coret Empat Petarung dari Roster, Daniel Marcos yang Punya Rekor Mentereng Ikut Tergusur

"Pada pembahasan kesiapan pemilu ini, memerlukan kerja ekstra dalam pembahasan alokasi anggaran, mengingat rangkaian anggaran pemilu kita juga ditopang oleh APBD termasuk pilkada serentak," tambahnya.

Dikatakannya, pemerintah provinsi dan daerah perlu memperkuat koordinasi terkait alokasi  anggaran yang dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.

"Sehingga jangan ada daerah yang tidak terakomodir soal anggaran Pemilu ini. Hal ini merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mensukseskannya," jelasnya.

Baskami menjelaskan, jelang naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan disepakati antara KPU bersama pemerintah daerah, maka harus melewati pembahasan yang komperehensif.

"Sehingga segala yang diperlukan mulai dari kesiapan SDM, sosialisasi, fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung, logistik, persoalan distribusi, pengamanan, semuanya tidak ada kendala," bebernya.

Diketahui, saat ini KPU baru saja melantik Penyelenggara adhoc yakni, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara.





Redaksi