Dugaan Korupsi KIP Kuliah, Kejatisu Panggil Kepala LLDikti Sumut

Kitakini.news - ‎Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara (Sumut) Prof Syaiful Anwar Matondang, dipanggil Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan korupsi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Baca Juga:

• Polda Sumut Periksa Bukti Dugaan Korupsi Replanting Sawit Milik Pemprov
• Polda Sumut Tetapkan Jamaluddin Pohan Tersangka Korupsi Pasar Ikan Modern Sibolga Senilai 22,5 Milyar
• Sebungkus Tape dan Doa di Sepertiga Malam, Pertemukan Rizal dengan dr. Sofyan Tan

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Rizaldi membenarkan pemanggilan tersebut.

‎"Tim menyampaikan bahwa Kepala LLDikti hari ini dimintai keterangan klarifikasi," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2026).

Namun, Rizaldi belum merinci lebih lanjut pihak-pihak lain yang akan dimintai keterangan dalam perkara tersebut. "Yang lainnya belum dikonfirmasi," ucapnya.

Pemanggilan ini merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya Surat Perintah Tugas (Sprint) oleh Kejatisu, setelah proses telaah terhadap laporan dugaan korupsi tersebut dinyatakan rampung.

‎Kejatisu sebelumnya telah melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (Pulbaket), serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau terkait dengan dugaan kasus tersebut.

‎Diketahui, kasus dugaan korupsi itu menjadi sorotan setelah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor LLDikti Wilayah I Sumut dan Kejatisu.

‎Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam penyaluran dana KIP Kuliah yang merupakan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.

‎Selain itu, mereka juga mengangkat dugaan konflik kepentingan di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut yang dinilai berpotensi mempengaruhi independensi lembaga pengawas pendidikan tinggi.

‎Mahasiswa mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut secara transparan dan akuntabel, mengingat dana KIP Kuliah bersumber dari anggaran negara. (**)