Korupsi BBM Subsidi Rp863 Juta, Eks Kadis LH Tebing Tinggi Dituntut 7 Tahun Penjara ‎

Kitakininews.co.id - Tiga terdakwa kasus korupsi belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk kendaraan operasional pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2024 dituntut pidana penjara berbeda.

Baca Juga:

• Wagubsu Apresiasi Capaian Asahan Dalam Penilaian Calon Kab/Kota Ber-AKSI
• Tipikor Polda Sumut Tangkap Mantan Wali Kota Sibolga Kasus Dugaan Korupsi Rp22 Miliar
• Perkara 20 Kg Sabu Hendak Dikirim ke Aceh, Hakim Cecar Polisi soal Bandar

‎Dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp863 Juta tersebut, mantan Kepala DLH Tebing Tinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, dituntut paling berat, yakni tujuh tahun penjara.

Dua terdakwa lainnya, Meifiansyah selaku mantan Bendahara Pengeluaran DLH Tebing Tinggi, juga dituntut tujuh tahun penjara.

Sementara Zul Hadin yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dituntut enam tahun enam bulan penjara.

‎Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Theo Pasaribu, dalam sidang di Ruang Cakra VII Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (9/11/2026).

‎Selain pidana penjara, Jaksa juga menuntut ketiga terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp250 Juta. Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), harta kekayaan atau pendapatan para terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasinya.

‎Jika para terdakwa tidak memiliki harta atau pendapatan yang mencukupi, masing-masing diwajibkan menjalani pidana penjara pengganti denda selama 90 hari.

‎Tak hanya itu, Jaksa turut membebankan pembayaran uang pengganti (UP) untuk memulihkan kerugian keuangan negara dengan nominal berbeda sesuai peran masing-masing terdakwa.

‎Muhammad Hasbie Ashshiddiqi dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp563 Juta dengan subsider empat tahun penjara. Meifiansyah dibebankan Rp200 Juta subsider tiga tahun enam bulan penjara, sedangkan Zul Hadin dituntut membayar Rp100 Juta subsider tiga tahun tiga bulan penjara.

‎Dalam pertimbangannya, JPU menilai perbuatan ketiga terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa juga menguraikan sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap para terdakwa. Di antaranya, perbuatan mereka dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

‎Selain itu, Hasbie dan Zul Hadin dinilai berbelit-belit serta tidak berterus terang selama persidangan. Sementara Meifiansyah dinilai telah menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya.

‎"Keadaan memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa Hasbie serta terdakwa Zul Hadin berbelit-belit selama persidangan dan tidak berterus terang di persidangan. Terdakwa Meifiansyah sudah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya," ujar Theo saat membacakan tuntutan.

‎Hal yang meringankan, ketiga terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan. Khusus Meifiansyah, jaksa juga mempertimbangkan sikapnya yang berterus terang selama proses persidangan.

‎Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Deny Syahputra memberikan kesempatan kepada para terdakwa melalui tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan (Pleidoi). Sidang pembacaan pleidoi dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/11/2026) mendatang. (**)