Pemikiran Warga dalam Produk Hukum Ranperda Belum Maksimal

Kitakini.news - Fraksi Demokrat DPRD Medan menilai sangat pentingnya keterlibatan masyarakat bahkan menjadi keharusan setiap penyusunan program pembentukan Perda. Ke depan, peran serta atau kontribusi pemikiran masyarakat dalam menghasilkan sebuah produk hukum Ranperda belum maksimal.

Baca Juga:

• Saipul Bahri Warning Kepling, Lurah dan Camat Dalam Penataan PKH Medan Makmur
• Optimalisasi PAD Medan, Rico Waas Tegaskan Tidak Asal Naikkan Tarif Pajak
• Dame Duma Bantah Miliki Ruko Belmont W House

Hal itu disampaikan Dodi Robert Simangunsong dari Fraksi Demokrat saat memberikan tanggapan Fraksinya atas Ranperda Kota Medan terhadap penjelasan pengusul DPRD Kota Medan tentang tata cara penyusunan program pembentukan Perda dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (13/5/2024).

"Dari uraian naskah akademik serta Ranperda yang kami telaah, kami mencatat bahwa penyusunan program pembentukan Perda, salah satu yang disarankan adalah perlunya peran serta masyarakat dalam rangka menjaring masukan dari masyarakat terkait rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Dan menurut hemat kami hal ini perlu menjadi perhatian," sebut Dodi.

Masih menurut Dodi Robet Simangunaong yang saat ini lolos kembali di DPRD Medan periode 2024-2029 ini. Fraksi Demokrat telah menelaah Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang diusulkan. "Untuk itu kami mengusulkan agar pada pasal 5 ayat 2 yang terkait dengan ranperda, agar dilampiri dengan penjelasan, naskah akademik yang lebih spesifik lagi," tandasnya.

Bahkan, sesuai setiap dalam pembentukan Perda, perencanaan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting untuk menghasilkan Perda yang baik. Maka harus mempedomani Undang-Udang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan. Sehingga terhindar produk hukum yang tumpang tindih.

Sedangkan adanya usulan Ranperda tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah ini kami yakini merupakan ranperda yang sangatlah penting untuk dibahas dan di lanjutkan ke tahapan selanjutnya. "Dengan harapan, kedepannya ini menjadi payung hukum serta acuan dalam penyusunan pembentukan peraturan daerah," katanya.

Ditambahkan, Fraksi Demokrat menyambut baik atas usulan Ranperda yang diajukan atas inisiatif DPRD Kota Medan tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bapemperda DPRD Kota Medan pada tanggal 22 April 2024 lalu.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan di Bapemperda DPRD Kota Medan yang telah mempersiapkan materi terkait Ranperda ini untuk dibahas bersama," harapnya.

Nantinya, Perda yang disahkan mampu untuk menjadi transformasi sosial dan demokrasi di daerah. Sehingga perubahan yang sangat cepat dan tantangan di era ekonomi dan digitalisasi mampu menjawab perubahan yang ada, agar tantangan pembangunan yang berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.