RDP Komisi I DPRD Medan Bahas Permasalahan Pertanahan

Kitakini.news - Komisi I DPRD Kota Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan untuk membahas berbagai permasalahan pertanahan yang masih menjadi polemik di masyarakat, Senin (10/3/2025).

Baca Juga:

• Eko Afrianta Ajak Warga Perkuat Persatuan dan Amalkan Nilai Pancasila
• Rico Waas Dorong Sinergi Pemko dan DPRD Medan Genjot Pertumbuhan Ekonomi
• Susun Program Kerja 2027, Pemko dan DPRD Medan Fokus Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Medan ini dihadiri oleh sejumlah anggota dewan yang menyoroti isu-isu penting, termasuk kebijakan sertifikat tanah digital, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta permasalahan tanah wakaf dan grand sultan di Medan Maimun.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Medan, Muslim Harahap, menegaskan bahwa banyak keluhan dari masyarakat terkait ketidakjelasan kebijakan pertanahan. Salah satu isu yang

mencuat adalah informasi yang beredar mengenai tanah yang tidak bersertifikat dalam dua tahun akan diambil oleh negara.

"Kami mendapat banyak aduan dari masyarakat terkait informasi bahwa tanah yang tidak bersertifikat dalam waktu dua tahun akan disita negara. Ini sangat meresahkan warga. Kami ingin penjelasan resmi dari BPN agar masyarakat tidak bingung dan tidak ada kesimpangsiuran informasi," tegas Muslim.

Anggota Komisi I lainnya, Saiful Bahri, menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan pertanahan. Ia menilai bahwa banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, namun implementasinya di daerah masih menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

"Kami melihat banyak program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait pertanahan, tetapi di tingkat daerah masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan-aturan baru ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kota Medan, Saut Simarmata, menanggapi isu penyitaan tanah yang tidak bersertifikat dan memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

"Kami tegaskan bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa tanah yang tidak bersertifikat dalam dua tahun akan langsung diambil oleh negara," jelasnya.