Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah Diharapkan Mengurai Antrean Reguler

Kitakini.news -Kehadiran Kementerian Haji dan Umroh diharapkan dapat mengurangi kuota dan masa antrian calon Jemaah Haji yang akan melaksanakan ibadah.

Baca Juga:

• Pemprovsu dan DPR RI Komitmen Tingkatkan Pelayanan Haji 2027
• Ihwan Ritonga Dukung Prabowo, Rumah Sakit Jangan Bedakan Pasien BPJS dan Umum
• Harga Cabai Melonjak, Rudi Alfahri Minta Pemerintah Segera Intervensi Pasar

"Dengan hadirnya Kementerian ini, saya rasa dapat dialihkannya jatah dari Raja Arab Saudi sebanyak 20.000 kuota. Selain itu, dengan adanya Kementerian ini juga diharapkan dapat mengurasi masa antrean masyarakat dalam mendapatkan giliran ibadah haji," ujar Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga kepada wartawan melalui telepon seluler dari Medan, Minggu (14/9/2025).

Zieran juga menilai, dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini, kinerja pemerintah khususnya pada kabinet Prabowo dapat memberantas para oknum yang kerap menjual kuota tersebut yang dapat merugikan masyarakat.

"Jadi jangan sampai ada lagi yang dialihkan untuk haji khusus dan diperjual belikan kuotanya. Tetapi itu diberikan kepada kloter haji reguler untuk mengurai daftar tunggu," cetus Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Zeira juga mengungkapkan, bahwa hal tersebut juga dapat memberikan semangat baru untuk tata kelola haji dan umrah agar tidak ada lagi oknum jahat yang memanfaatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.

"Kita memintah kepada pemerintah untuk kuota itu direalisasikan kepada penambahan kuotanya ke haji reguler saja. Harus dihindari haji khusus itu. Jadi daftar tunggu yang selama ini berdurasi 15 hingga 20 tahun dapat dipercepat," tegasnya.

Lebih lanjut Zeira menerangkan, nantinya jila dapat dikelola dengan baik, perbandingan haji khusus dan reguler yang selama ini terjadi dapat dituntaskan melalui hadirnya Kementerian Haji dan Umrah.

"Untuk umrah nantinya dapat lebih diperbaiki juga pelayanannya. Khususnya dalam mengawasi para pengusaha travel dalam melayani masyarakat melaksanakan ibadah umrah," tutur wakil rakyat dari Dapil Sumut VI meliputi Kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan ini.

Masih kata Zeira, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah tentunya menjadi semangat dalam memperbaiki tata kelola, pelayanan publik, hingga khusyuknya umat muslim dari masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah. (**)