Wali Kota Medan Dukung Pelantikan FPK untuk Perkuat Pawai Kebhinekaan di Tengah Keberagaman

Kitakini.news - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyambut baik audiensi dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (22/9/2025). Pertemuan ini menjadi momentum bagi FPK untuk memaparkan rencana kerja mereka, termasuk penyelenggaraan pawai kebhinekaan, guna memperkuat harmoni sosial di kota yang multikultural.

Baca Juga:

• PQN Medan DigiFest 2026 Resmi Dibuka, Rico Waas Andalkan QRESTO untuk Perkuat Digitalisasi Pajak
• Car Free Night Kesawan Dorong Ekonomi UMKM, Rico Waas Perkuat Ekosistem Wisata Kota Medan
• Bursa Wirausaha Unggulan Digelar di USU, Rico Waas Dorong UMKM Berani Mulai dan Siap Berdampak

Dalam diskusi tersebut, Rico Waas menyoroti peran strategis FPK sebagai jembatan dalam memupuk pemahaman masyarakat tentang nilai pembauran antarsuku. "FPK harus mampu menyampaikan pesan bahwa keberagaman suku justru menjadi kekuatan untuk menjaga harmonisasi di Medan," ujar Rico Waas di hadapan pengurus FPK yang dipimpin Ketua Delyuzar.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap FPK tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi, melainkan juga aktif terlibat dalam mediasi konflik sosial. "Saya ingin FPK menjadi pelopor dalam menyelesaikan setiap potensi gesekan di masyarakat, sehingga kebhinekaan tetap terjaga," tambahnya.

Sementara itu, Delyuzar menekankan urgensi pembentukan FPK di tengah kemajemukan penduduk Medan yang terdiri dari berbagai etnis dan budaya. Ia mengajukan permohonan pelantikan resmi dari pemerintah kota untuk memperkuat legitimasi organisasi.

"Kami siap berkontribusi menjaga kebhinekaan, dan berharap Bapak Wali Kota segera melantik kami agar program seperti pawai kebhinekaan bisa segera digelar," kata Delyuzar.

Pawai kebhinekaan yang direncanakan FPK diharapkan menjadi ajang perayaan budaya yang inklusif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Inisiatif ini sejalan dengan visi Pemkot Medan dalam membangun kota yang toleran dan bersatu, di mana keberagaman menjadi aset utama pembangunan.