Rapat Perdana Forum Pemred SMSI Sumut, Dorong Profesionalisme Media

Kitakini.news -Forum Pemimpin Redaksi (Pemred)Serikat Media Siber Indonesia(SMSI) Sumatera Utara menggelar rapat perdana sebagai langkah awal konsolidasi organisasi di sebuah kafe di Medan, Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• Merasa Martabat Wartawan Direndahkan, PWI Sumut Laporkan Hotman Paris ke Polda Sumut
• Kebebasan Pers Tak Cukup Dirayakan: Saatnya Membersihkan Diri dan Melawan Tekanan Nyata
• Ketum Forum Pemred : Perusakan Kantor Wartawan Adalah Teror terhadap Demokrasi

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Forum Pemred SMSI Sumut,Lilik Riadi Dalimunthe, tersebut dihadiri sejumlah pemimpin redaksi dari berbagai perusahaan media siber di Sumatera Utara. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan arah dan agenda strategis dalam memperkuat peran media siber di daerah.

Dalam pengantarnya, Lilik menyampaikan bahwa rapat perdana ini menjadi fondasi awal bagi forum dalam menjalankan fungsi sebagai wadah koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi antar pemimpin redaksi.

"Forum ini diharapkan menjadi ruang advokasi dan perlindungan pers, sekaligus mitra strategis bagi para pemangku kepentingan," ujar Lilik.

Ia menegaskan, selain menyusun program kerja, forum juga berkomitmen mendorong lahirnya media siber yang profesional, independen, dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, keberadaan forum ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi media dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh publik.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Forum Pemred SMSI Sumut,Anton Panggabean, mendorong agar berbagai program strategis yang telah dijalankan di tingkat nasional dapat diimplementasikan secara maksimal di daerah.

"Kita berharap program strategis di pusat dapat diterapkan di daerah, khususnya di Sumatera Utara," ungkap Anton.

Dalam forum tersebut, para peserta juga menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman terhadap regulasi hukum yang berkaitan dengan kerja jurnalistik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemahaman tersebut dinilai penting guna mendukung kerja jurnalistik yang profesional dan tidak melanggar ketentuan hukum.

Selain itu, rapat juga membahas penyusunan tata tertib organisasi, upaya menjaga citra lembaga, serta pentingnya keaktifan anggota dalam setiap kegiatan organisasi. Penguatan iuran rutin anggota turut menjadi perhatian sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian organisasi.

Di bidang pengembangan kapasitas, forum merancang sejumlah agenda, di antaranya seminar dan pelatihan jurnalistik untuk meningkatkan kompetensi insan pers. Salah satu wacana yang mengemuka adalah penyelenggaraan seminar bertema "No Viral No Justice", yang dinilai relevan dengan dinamika perkembangan media digital saat ini yang pada perkembangannya membuat media tidak lagi sehat dalam menyajikan informasi karena berbagai hal sehingga kerap mengabaikan kode etik jurnalistik.

Forum juga menyoroti pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam praktik jurnalistik. Penggunaan teknologi tersebut dinilai memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kualitas, akurasi, dan verifikasi informasi agar tidak menurunkan standar profesionalisme wartawan.

Untuk mendukung operasional organisasi, forum merencanakan skema pendanaan mandiri melalui berbagai kegiatan produktif yang berpotensi menghasilkan dukungan finansial.

Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati pelaksanaan rapat rutin setiap awal bulan guna melakukan berbagai kegiatan positif untuk menciptakan iklim jurnalistik yang sehat dan mendidik.