F-PKS Semprot Kinerja APBD Sumut 2025, WTP Bukan Ukuran Keberhasilan Pembangunan

Kitakininews.co.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jumat (17/7/2026). Selain menyoroti lemahnya pengelolaan keuangan daerah, PKS juga mendesak PT Pertamina segera membenahi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai masih menyengsarakan masyarakat.

Baca Juga:

• Fraksi PKS DPRD Sumut Desak Gubsu Evaluasi Menyeluruh Terhadap Pengelolaan APBD
• BBM Diduga Diselewengkan, Pertamina Tidak Buat Laporan
• Keren! Event HUT Kota Medan Sukses Cetak Omzet UMKM Rp1,18 Miliar

Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Utara Erni Aryanti Sitorus, Wakil Ketua DPRD Ihwan Ritonga dan Salman Al farisi. Hadir juga Wagubsu Surya dan Pj Sekdaprovsu Sulaiman Harahap.

Juru bicara Fraksi PKS, Dr Hariyanto Lc MA, menegaskan antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU hingga pertengahan 2026 merupakan bukti bahwa persoalan distribusi BBM di Sumatera Utara belum ditangani secara serius.

Menurutnya, alasan gangguan pasokan akibat bencana yang terjadi pada akhir 2025 tidak lagi dapat dijadikan pembenaran. Seharusnya, setelah kondisi kembali normal, sistem distribusi BBM juga telah pulih.

"Antrian panjang di berbagai SPBU menunjukkan tata kelola distribusi BBM masih bermasalah. Ini tidak boleh dianggap persoalan biasa karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan dunia usaha," tegas Heriyanto.

PKS juga menilai krisis distribusi BBM telah memicu kerugian ekonomi yang besar. Sopir angkutan kehilangan pendapatan karena berjam-jam mengantre, pelaku UMKM kehilangan waktu usaha, petani terlambat membawa hasil panen ke pasar, distribusi barang terganggu, bahkan pelayanan publik ikut terdampak.

"BBM adalah urat nadi perekonomian. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kehilangan waktu dan penghasilan akibat lemahnya sistem distribusi energi," katanya.

Karena itu, PKS mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM di Sumatera Utara, memperkuat cadangan pasokan, memperbaiki sistem mitigasi saat terjadi gangguan distribusi, serta meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan.

WTP Dipuji, Tapi Dinilai Belum Menjawab Persoalan Rakyat

Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Namun, PKS mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti seluruh tata kelola pemerintahan telah berjalan baik.

"Opini WTP hanya menyatakan laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi. Itu bukan ukuran keberhasilan pembangunan, bukan ukuran pelayanan publik, dan bukan ukuran kesejahteraan masyarakat," ujar Heriyanto.

PKS menilai ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, PKS juga menyoroti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang masih berada pada predikat B dengan nilai 69,05.

Menurut mereka, capaian tersebut menunjukkan masih banyak ruang perbaikan dalam kinerja birokrasi.

PAD Melorot, Serapan Belanja Dinilai Lemah

Kritik berikutnya diarahkan pada kinerja pengelolaan APBD 2025. PKS mencatat realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target, bahkan mengalami penurunan sekitar Rp1,682 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga hanya terealisasi 88,57 persen dari target Rp5,739 Triliun, atau sekitar Rp5,038 Triliun.

Bagi PKS, angka tersebut menunjukkan pemerintah belum maksimal menggali potensi pendapatan daerah.

"Turunnya pendapatan berarti kemampuan pemerintah membiayai pembangunan ikut melemah. Ini harus menjadi evaluasi serius," kata Heriyanto.

Tak hanya itu, PKS juga menyoroti masih besarnya anggaran belanja yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.Fraksi PKS juga menemukan masih rendahnya realisasi pada sejumlah komponen pendapatan. Bahkan ada sektor yang hanya mampu merealisasikan 15,88 persen dari target atau sekitar Rp21,36 Miliar, sehingga lebih dari 84 persen target tidak tercapai.

Menurut Heriyanto, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar, baik dalam penyusunan target maupun pelaksanaan program.

"Kalau targetnya sudah realistis tetapi realisasinya sangat rendah, berarti kinerjanya lemah. Sebaliknya, kalau target sejak awal tidak berdasarkan data yang akurat, berarti perencanaannya yang bermasalah," tegasnya.

PKS pun mendesak Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pendapatan daerah, mulai dari penyusunan target, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pembaruan basis data perpajakan, hingga pengawasan terhadap seluruh objek pendapatan.

Di akhir pandangannya, Fraksi PKS menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak boleh sekadar menjadi agenda administratif tahunan. Evaluasi tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara, bukan sekadar menghasilkan laporan keuangan yang baik di atas kertas. (**)