Kondisi Babak Belur, Hasyim Desak Pemprovsu Perbaiki Jalan Provinsi di Marelan Raya

Kitakininews.co.id - Kondisi kerusakan infrastruktur jalan di kawasan JalanMarelan Raya (Pasar 9) hingga perbatasan Kabupaten Deli Serdang memicu aksi nyata dari masyarakat. Mengingat akses vital tersebut telah berbulan-bulan rusak berat hingga menyerupai kubangan dan sering memicu kecelakaan, warga bersama yayasan sosial dan komunitas lokal akhirnya menggelar aksi gotong royong penimbunan swadaya.

Baca Juga:

• Wacana Larangan Vape Masuk Perubahan Perda Narkoba, DPRD Sumut Dorong Regulasi Lebih Adaptif Lindungi Generasi Muda
• F-PAN DPRD Sumut Minta Polemik Paripurna Diakhiri, Perkuat Kolaborasi Untuk Percepatan Pembangunan
• BNNP Sumut Gagalkan Peredaran 92 Kg Ganja Jaringan Gayo-Medan, Dua Tersangka Ditangkap

Aksi penimbunan mandiri ini mendapat perhatian langsung dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Hasyim SE Saat memberikan keterangan kepada awak media di Medan, Kamis (30/7/2026).

Hasyim mengapresiasi tinggi kepedulian masyarakat, namun sekaligus memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) agar tidak tutup mata.

"Ini adalah aksi swadaya dan gotong royong masyarakat. Ada dari yayasan sosial, komunitas, dan warga sekitar yang prihatin melihat kondisi jalan yang sangat miris. Sudah puluhan dam truk material diturunkan untuk menimbun dan memadatkan lubang-lubang parah tersebut demi mencegah korban kecelakaan terus berjatuhan," ujar Hasyim.

Status Jalan Provinsi

Hasyim menjelaskan bahwa ruas jalan yang ditimbun tersebut merupakan Jalan Provinsi yang menjadi urat nadi mobilitas warga, namun secara geografis terletak di perbatasan wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Medan Marelan. Tingginya tonase kendaraan dan padatnya lalu lintas harian mempercepat kerusakan jalan jika tidak segera ditangani secara teknis oleh dinas terkait.

Menurutnya, diperkirakan butuh hingga 20 sampai 30 dump truck material untuk memadatkan lubang-lubang utama sepanjang lokasi tersebut. Namun, penimbunan dengan material uruk hanyalah solusi darurat sementara.

"Kami mendorong Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas PUPR/BMBKCK untuk segera menindaklanjuti aksi warga ini. Setelah ditimbun dan dipadatkan, Pemprovsu harus secepatnya melakukan pengaspalan atau pengecoran (beton). Jika dibiarkan lama, masuk musim hujan nanti material urukan ini akan tergerus lagi dan kembali rusak. Kasihan masyarakat yang sudah berswadaya," tegas Hasyim.

Desak Masuk APBD Murni Bulan Ini

Lebih lanjut, Hasyim menekankan bahwa perbaikan permanen idealnya dialokasikan pada anggaran APBD Murni yang berjalan saat ini (sekitar bulan Agustus), sehingga eksekusi fisik dapat langsung berjalan sebelum memasuki puncaknya musim penghujan.

"Kalau menunggu APBD Perubahan (P-APBD), itu baru bisa di bulan Oktober atau November. Waktunya terlalu lama dan berisiko. Kita minta di anggaran murni bulan Agustus ini sudah ada pengecoran atau pengaspalan. Langkah masyarakat ini sudah sangat membantu tugas pemerintah, sekarang giliran pemerintah yang menunjukkan tanggung jawabnya," pungkas Hasyim. (**)