Rudi Alfahri Minta Pemerintah Lakukan Langkah Konkret Atasu Banjir Binjai-Langkat

Kitakininews.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH mendesak Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), Pemkab Langkat dan Pemko Binjai segera melakukan langkah konkret untuk menangani dan mengantisipasi banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Langkat dan Binjai.

Baca Juga:

• Gubsu Pastikan Penanganan Banjir Jalan Letda Sujono Medan Dimulai 2027
• Bobby Nasution: Usaha Tak Berizin dan Ganggu Kamtibmas Tak Boleh Beroperasi
• Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Komit Gaungkan Politik Sejuk di Tengah Bencana

Rudi yang merupakan legislator Fraksi PAN dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 12 meliputi Binjai dan Langkat mengatakan, banjir yang berulang menunjukkan perlunya penanganan secara terpadu, bukan hanya ketika bencana terjadi.

"Pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika banjir sudah terjadi. Harus ada langkah antisipasi dan penanganan permanen, karena masyarakat Binjai dan Langkat sudah berulang kali menghadapi persoalan banjir," imbuh Rudi kepada wartawan di Medan, Rabu (9/9/2026).

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir melanda Kabupaten Langkat sejak 7 September 2026 dan berdampak pada Kecamatan Batang Serangan, Padang Tualang dan Tanjung Pura.

BPBD Sumatera Utara mencatat dampak banjir di Langkat mencapai 2.678 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di empat kecamatan. Sementara Kota Binjai juga dilaporkan mengalami banjir pada 8 September 2026.

Rudi mengatakan, banjir di kawasan Binjai-Langkat bukan merupakan kejadian baru. Data BPS 2019–2021 menunjukkan desa/kelurahan di Kecamatan Tanjung Pura terdampak banjir sebanyak empat kali pada 2019, satu kali pada 2020 dan empat kali pada 2021. Sedangkan Kecamatan Binjai tercatat mengalami banjir satu kali pada setiap tahun tersebut.

"Pada 2026, banjir juga terjadi di Langkat pada 8–9 Juni dan kembali terjadi pada 7 September 2026," imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurut Rudi, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian banjir di wilayah Binjai dan Langkat.

Ia juga meminta pemerintah segera memperbaiki dan memperkuat tanggul sungai yang rawan jebol serta melakukan normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi secara berkala.

"Kalau kapasitas sungai semakin berkurang karena sedimentasi, sementara debit air meningkat, tentu risiko luapan akan semakin besar. Karena itu normalisasi harus dilakukan secara terencana, bukan menunggu setelah banjir," ujarnya.

Selain itu, Rudi juga mendorong penguatan sistem peringatan dini melalui pemasangan alat pemantau tinggi muka air dan debit sungai di sejumlah titik rawan.

Pemerintah juga diminta membenahi drainase dan sistem pengendalian air di kawasan permukiman, sekaligus memastikan kesiapan jalur evakuasi, lokasi pengungsian, perahu penyelamat dan logistik bagi masyarakat terdampak.

"Mitigasi harus dilakukan sebelum banjir terjadi. Perahu, tempat pengungsian, logistik dan jalur evakuasi harus sudah dipetakan dan disiapkan di wilayah yang memang berulang kali terdampak," terangnya.

Rudi juga meminta koordinasi antara Pemprov Sumut, Pemkab Langkat, Pemko Binjai, BPBD, dinas pekerjaan umum dan pengairan, Balai Wilayah Sungai, BMKG, TNI/Polri serta pemerintah kecamatan dan desa diperkuat.

"Penanganannya harus dari hulu sampai hilir. Jangan sampai satu daerah memperbaiki drainase, tetapi persoalan sungai dan tanggul di wilayah lain tidak ditangani. Semua harus terintegrasi," tegasnya.

Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap titik rawan banjir, kondisi tanggul, kapasitas sungai, drainase, daerah resapan serta kesiapan evakuasi.

"Yang kita butuhkan bukan sekadar bagaimana air cepat surut setelah banjir, tetapi bagaimana pemerintah mencegah masyarakat terus menjadi korban dari bencana yang sama setiap tahun," pungkasnya. (**)