Prancis Rusuh Akibat Warga Kecewa Dengan Pemerintah

Kitakininews.co.id - PARIS : Kerusuhan yang mengguncang sejumlah kota di Prancis pada Sabtu (17/10/2026) tidak muncul secara tiba-tiba. Gelombang demonstrasi tersebut dipicu akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap tingginya biaya hidup, persoalan pendidikan, ketimpangan ekonomi, serta kondisi pelayanan publik yang dinilai belum memenuhi kebutuhan warga.

Baca Juga:

• Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI Gelar Konsolidasi Bersama PUK PT Macmahon Mining Services, Perkuat Soliditas
• Islam Makhachev Ingin Kembali Bertarung Sebelum Ramadan 2027
• Islam Makhachev Anggap Garry Lawan Biasa, Bidik Rekor tak Tersentuh di UFC 330

Aksi protes yang awalnya menyoroti persoalan pendidikan berkembang menjadi gerakan demonstrasi lebih luas. Pelajar, mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai kelompok masyarakat turun ke jalan menyuarakan tuntutan perbaikan kesejahteraan serta kebijakan pemerintah.

Salah satu pemicu utama adalah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Tingginya harga kebutuhan pokok dan biaya bahan bakar menjadi sumber keresahan, terutama bagi kelompok pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah.

Persoalan tersebut diperparah ketidakpuasan terhadap layanan publik, termasuk kondisi sekolah dan keterbatasan tenaga pengajar. Protes pelajar di kawasan pinggiran Paris yang menuntut perbaikan fasilitas pendidikan disebut menjadi salah satu titik awal meluasnya gerakan demonstrasi.

Ketidakpuasan itu kemudian berkembang menjadi kritik terhadap pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sejumlah kelompok demonstran menilai kebijakan ekonomi pemerintah belum cukup menjawab persoalan daya beli, kesejahteraan pekerja, dan kesenjangan sosial.

Gelombang protes juga mengingatkan publik pada gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vests yang muncul pada 2018. Gerakan tersebut sebelumnya dipicu penolakan terhadap kenaikan pajak bahan bakar dan berkembang menjadi protes atas tingginya biaya hidup serta ketimpangan ekonomi.

Dalam demonstrasi terbaru, sebagian besar peserta menyampaikan tuntutan secara damai. Namun, situasi berubah ketika kelompok tertentu terlibat bentrokan dengan aparat keamanan, melakukan perusakan fasilitas umum, pembakaran kendaraan, hingga penjarahan pertokoan.

Kerusuhan dilaporkan terjadi di sejumlah kota, termasuk Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, dan Limoges. Aparat kepolisian menggunakan gas air mata serta meriam air untuk mengendalikan massa yang terlibat kekerasan.

Mengutip laporan Reuters dan Associated Press (AP), Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyebut sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah. Sementara itu, serikat pekerja Confédération Générale du Travail (CGT) memperkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang.

Perbedaan angka tersebut berasal dari penghitungan yang dilakukan pemerintah dan serikat pekerja.

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengecam aksi kekerasan yang terjadi di tengah demonstrasi. Ia menuding kelompok ekstrem kiri dan pelaku kriminal memanfaatkan situasi untuk menyerang aparat serta merusak fasilitas publik.

Menurut laporan Reuters, lebih dari 1.200 orang ditangkap dalam rangkaian kerusuhan, sementara lebih dari 150 anggota kepolisian dilaporkan mengalami luka-luka.

Presiden Emmanuel Macron turut mengecam tindakan pembakaran, perusakan, dan penjarahan. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat harus dihormati, tetapi tindakan kekerasan tetap diproses berdasarkan hukum.

Di sisi lain, tindakan aparat dalam menangani demonstrasi juga menjadi sorotan. Seorang demonstran muda di Saint-Étienne dilaporkan mengalami cedera serius hingga kehilangan tangan dalam insiden yang diduga berkaitan dengan penggunaan granat pengendali massa.

Peristiwa tersebut dilaporkan sedang diselidiki lembaga pengawas internal kepolisian Prancis.

Gelombang demonstrasi ini menambah tekanan politik terhadap pemerintahan Macron menjelang pemilihan presiden Prancis pada 2027. Tuntutan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut kebijakan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, dan kualitas pelayanan publik.