Mangapul Purba Desak Dinas BMBKC Sumut Perbaiki Jalan Silabah Jaya–Sipintuangin Hancur Lebur

Kitakininews.co.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Mangapul Purba SE M.I.Kom mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) segera menuntaskan penanganan jalan provinsi dari Nagori Silabah Jaya menuju Sipintuangin, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, sepanjang 10 kilometer yang kini dalam kondisi hancur lebur.

Baca Juga:

• Hasil Evaluasi Kemendagri P-APBD TA 2026 Sumut Tak Ada Perubahan Signifikan
• Rudi Alfahri Ajak Orangtua dan Guru Kawal PJJ di Tengah Kabut Asap
• Kapolres Anton Tinjau Jalinsum Sipirok-Tarutung Amblas, Roda Empat Belum Bisa Melintas

"Kerusakan jalan sudah sangat parah. Arus lalu lintas terancam lumpuh karena jalan hanya bisa dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat setempat. Kendaraan roda empat, apalagi roda enam, sangat sulit melintas," ujar Mangapul Purba kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol. Medan, Senin (19/10/2026).

Menurut anggota Komisi D DPRD Sumut yang membidangi pembangunan tersebut, kerusakan jalan tidak sekadar menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu akses utama menuju kawasan Tigaras serta kelancaran angkutan hasil pertanian masyarakat. Kondisi ini turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga di sekitar Dolok Pardamean.

Lebih jauh Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini memgatakan, jalan tersebut merupakan akses vital menuju aset strategis Pemprov Sumut, yakni penyeberangan Kapal Feri menuju Kabupaten Samosir yang dikelola salah satu BUMD.

Jalan itu juga menjadi jalur angkutan BBM serta distribusi barang dan jasa menuju Samosir, sehingga kerusakannya berpotensi menghambat pelayanan dan kegiatan perekonomian masyarakat.

"Kawasan Tigaras itu juga daerah pariwisata yang sedang bertumbuh pesat yang seharusnya menggunakan akses utama Jalan Simpang Raya-Tigaras, tapi karena jalan kondisinya "babak-belur", wisatawan terpaksa memutar jalan melalui Kecamatan Sidamanik dengan selisih waktu yang begitu signifikan," tandas Mangapul.

Anggota dewan Dapil Pematangsiantar - Simalungun ini menilai, kondisi jalan yang tidak layak dilalui kendaraan angkutan barang dan jasa menyebabkan jalur tersebut belum dapat difungsikan secara optimal sebagai salah satu akses pendukung menuju kawasan strategis pariwisata Danau Toba, sehingga penanganannya harus dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar pekerjaan infrastruktur biasa.

Sementara itu, perwakilan masyarakat, Wahidin Purba, menyampaikan bahwa persoalan kerusakan jalan tersebut telah menjadi momok bagi masyarakat Dolok Pardamean dan sekitarnya selama puluhan tahun. Penanganan secara bertahap memang telah dilakukan, termasuk perbaikan sekitar empat kilometer pada tahun lalu, tetapi belum menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Masyarakat pun berharap Gubernur Sumut Bobby Nasution Cq Dinas BMBKC memberikan perhatian serius dan memprioritaskan pengalokasikan penanganan lanjutan hingga tuntas pada 2027 serta menginginkan jalan sepanjang 10 kilometer itu kembali layak dilalui, sehingga aktivitas warga, distribusi hasil pertanian, serta arus barang dan jasa menuju Samosir dapat berjalan lancar.

Mangapul menegaskan, pihaknya mendesak Dinas BMBKCK Sumut segera melakukan peninjauan lanjutan, menyusun perencanaan yang menyeluruh, serta memasukkan penyelesaian Jalan Silabah Jaya–Sipintuangin sebagai salah satu prioritas program kerja dan anggaran pembangunan tahun 2027.

"Jangan biarkan persoalan ini terus berlarut-larut. Jalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas dan akses vital menuju Samosir. Kami meminta Pemprov Sumut hadir memberikan solusi nyata agar penanganannya benar-benar tuntas," tegas Mangapul.(**)