SMI Soroti Wacana Pemindahan Badak Jawa, Kristian: Jangan Ada Kepentingan Bisnis
Kitakininews.co.id - Medan :Wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa dengan kemungkinan pemindahan sebagian satwa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai perhatian berbagai kalangan. Suluh Muda Inspirasi (SMI) menjadi salah satu pihak yang meminta pemerintah membuka kajian secara transparan sebelum mengambil keputusan.
Baca Juga:
Direktur SMI, Kristian R. Simarmata, menilai Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang harus dilindungi, melainkan juga bagian dari kekayaan hayati dan identitas Indonesia. Karena itu, menurut dia, pemindahan satwa tersebut tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang benar-benar mendesak dan pertimbangan ilmiah yang matang.
"Jika dipindah, salah satu identitas yang menjadi kebanggaan daerah tersebut akan hilang. Tidak ada alasan untuk memindahkannya kecuali dalam kondisi darurat," tegas Kristian Simarmata di kantornya, Jalan Sei Sisirah, Medan, Rabu, 18 November 2026.
Sorotan SMI muncul di tengah berkembangnya gagasan untuk menyiapkan habitat kedua bagi Badak Jawa. Usulan tersebut mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Taman Nasional Alas Purwo sebagai salah satu kawasan yang berpotensi menjadi lokasi habitat baru.
Pemerintah menyatakan gagasan itu belum menjadi keputusan pemindahan. Kementerian Kehutanan masih memerlukan kajian ilmiah untuk menilai kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, keamanan habitat, serta keterlibatan masyarakat sekitar. Pemerintah juga menegaskan bahwa Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama yang harus dilindungi.
Kristian mengingatkan, perlindungan Badak Jawa tidak cukup hanya dengan menjaga individu satwanya. Ketersediaan lahan, kelestarian habitat, sumber makanan, sumber air, serta faktor ekologis lainnya harus menjadi satu kesatuan dalam kebijakan konservasi. Menurutnya, seluruh kebutuhan tersebut perlu dipastikan agar upaya penyelamatan tidak justru menimbulkan ancaman baru terhadap kelangsungan hidup satwa yang terancam punah itu.
Ia juga mengungkapkan kecurigaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan tersebut. Kristian mempertanyakan apakah rencana itu berkaitan dengan kebutuhan lahan untuk kegiatan usaha, eksplorasi sumber daya alam, investasi, atau bahkan kepentingan eksploitasi satwa endemik.
Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran SMI yang perlu diuji melalui penelusuran dan keterbukaan informasi. Hingga kini, pemerintah menyatakan penentuan lokasi maupun rencana teknis pemindahan belum diputuskan dan masih menunggu hasil kajian.
SMI mendesak agar seluruh proses kajian dilakukan secara terbuka dengan melibatkan para ahli, pegiat konservasi, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kristian menilai informasi mengenai dasar pertimbangan, tujuan, risiko, dan dampak rencana tersebut harus dapat diakses publik agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Desakan untuk melakukan kajian menyeluruh juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Ia meminta pembahasan melibatkan Komisi IV DPR RI, kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar manfaat maupun risiko pengembangan habitat kedua dapat dinilai secara komprehensif.
Pemerintah menyebut pengembangan habitat kedua diperlukan karena populasi Badak Jawa yang tersisa saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut membuat spesies ini rentan apabila terjadi bencana besar, seperti tsunami akibat aktivitas vulkanik di kawasan Selat Sunda. Namun, pemerintah menegaskan tidak akan melakukan pemindahan sebelum kajian ilmiah membuktikan lokasi baru benar-benar layak dan aman bagi satwa.
Bagi SMI, kekayaan alam Indonesia, termasuk flora dan fauna endemik, merupakan aset penting bangsa yang harus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut habitat dan kelangsungan hidup satwa langka perlu didasarkan pada kepentingan konservasi, transparansi, serta tanggung jawab terhadap lingkungan.
HMP Gibran Bergulir, SMI Ingatkan DPR Jangan Jadikan Proses Konstitusi sebagai Dagangan Politik
Jika Belum Menangkap Pengguna Jasa Penyadapan, Kapolri Jangan Buru-buru Berpuas Diri
SMI Desak Bareskrim Usut Tuntas Rantai Komando Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Pengurangan TKD ke Sumut, Rahmansyah Sibarani Dorong dan Dukung Pemprovsu Lakukan Komunikasi dan Lobi ke Pusat
KMP Batumandi Terbakar Dekat Pelabuhan Merak, Penumpang Panik Selamatkan Diri, Kendaraan Hangus