Bangun Rumah Tak Layak Huni, Pemprovsu Gelontorkan Anggaran Rp18,7 M

Kitakini.news – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan menggelontorkan dana stimulan Rp18,750 miliar untuk membantu pembangunan rumah tidak layak huni. Ini merupakan salah satu langkah Pemprovsu dalam mengurangi pemukiman kumuh.

Baca Juga:

• PWI Sumut Lanjutkan Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, 900 Anggota Dapat Perlindungan
• DPRD Sumut Tetapkan 7 Komisioner KPID Sumut 2026-2029, Tanpaa Petahana
• Pangdam I/BB Pimpin Sertijab Dandim 0201/Medan, Letkol Fernando Batubara Resmi Jabat Komandan Baru

Tak hanya itu, Pemprovsu juga menganggarkan bantuan Rp30 juta untuk stimulan pemilik rumah tapak yang tergolong dalam pemukiman kumuh. Kemudian dibantu dengan swadaya masyarakat, Pemprovsu akan mengurangi pemukiman kumuh.

Untuk tahun ini, kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Alfi Syahriza, rencananya ada 625 unit rumah dan tersebar di 14 kabupaten/kota yang menjadi sasaran program tersebut. Yaitu Samosir, Toba, Humbahas, Taput, Simalungun, Asahan, Batubara, Labusel, Labura, Palas, Binjai, Mandalilinnatal, Tapteng, Nias Utara

”Skemanya dua tahun sekali, jadi bila tahun ini kabupaten A sudah dapat tahun depan tidak dapat lagi. Ini juga termasuk pemugaran untuk jalan dan drainase di pemukiman kumuh,” kata Alfi kepada wartawan melalui keterangan tertulis di Medan, Rabu (5/2/2023).

Alfi memaparkan, bahwa stimulan ini diberikan kepada golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah tapak di pemukiman kumuh. Kemudian pemerintah daerah mengajukan melalui Surat Keputusan (SK) ke Pemprovsu.

”Kawasan kumuh yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi yang luasnya 10-15 Ha, itu sesuai peraturan Kementerian PUPR, kemudian kita bekerja sama dengan kabupaten/kota untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada keluarga yang sesuai dengan kriteria, bukan ke perorangan,” bebernya.

Selain itu, sambung Alfi, bantuan Rp30 juta yang diberikan Pemprovsu kepada penerima manfaat berupa material dan upah pengerjaan (Rp26 juta untuk material dan Rp4 juta untuk upah).

“Kemudian Pemprovsu memilih penerima manfaat yang memang memiliki kemampuan secara swadaya untuk membenahi rumahnya,” tandasnya.

”Dinas Perkim bekerja di pemukiman kumuh, apakah itu perbaikan atau bangunan baru, CPM (calon penerima manfaat) kita adalah orang yang memiliki kemampuan berswadaya, material yang kita berikan bersama upah itu Rp30 juta untuk maksimal luas rumah maksimal 48 m persegi,” terangnya.

Alfi juga mengajak wartawan untuk mengawal program ini agar tepat sasaran. Sebab tidak sedikit masyarakat yang mampu secara finansial memanfaatkan program ini.

”Kita harus kawal, teman-teman juga harus kawal karena ada kemungkinan orang yang berkecukupan memanfaatkan ini hanya untuk investasi, orang yang masuk kriteria kita untuk CPM malah mengontrak di rumah tersebut,” pungkasnya.

Redaksi