Zeira: Inspektorat Sumut Didorong Segera Investigasi Dokumen Negara Yang Diduga Bocor

Kitakini.news – Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) didorong segera menginvestigasi khusus terkait dokumen negara yang sifat belum final yang diduga telah dibocorkan, sehingga dapat merugikan seseorang atau kelompok dan instansi.

Baca Juga:

• Berprofesi sebagai DJ, Mahasiswa Farmasi Ditangkap Edarkan 488 Vape Narkoba
• Merasa Martabat Wartawan Direndahkan, PWI Sumut Laporkan Hotman Paris ke Polda Sumut
• Terdengar Ledakan, Rumah Mewah di Grand Polonia Medan Ambruk Saat Renovasi

"Kita minta pemeriksaan khusus mengapa dokumen yang bersifat rahasia dan belum layak dipublikasikan bisa sampai ke ruang publik secara sembunyi atau terang-terangan," cetus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut kepada wartawan di Medan, Senin (8/5/2023).  

Hal ini dikatakan Zeira merespon beredarnya dokumen Rincian Audit BPK tahun 2022 yang seolah-olah dikonotasikan adalah Laporan Harian Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi yang diserahkan kepada DPRD dan Pemprov Sumut terkait anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) dan  Kegiatan Reses.

Zeira mengaku prihatin karena selain telah menjadi konsumsi publik dan menimbulkan multitafsir, dapat merusak kredibilitas seseorang atau kelompok bahkan negara, dalam hal ini Pemprovsu.

"Untuk hal ini, saya terus terang bingung sekaligus kaget, karena surat-surat yang sifatnya sangat rahasia bisa begitu mudah diakses maupun diretas, sehingga menimbulkan konflik di ranah publik," tandasnya.

“Soal LHP BPK resmi yang diserahkan kepada DPRD dan Pemprov Sumut terkait anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) dan kegiatan reses, saya kaget karena sifatnya belum final, tapi terlanjur diketahui melalui pemberitaan media,” ungkapnya.

"Bahkan orang-orang yang dituliskan dengan format inisial sudah patut menduga dirinya terkait di dalam laporan tersebut, padahal masih dalam proses penyelesaian," tukasnya.

Terhadap masalah tersebut, Zeira khawatir dokumen yang masih sifat belum final jika menjadi konsumsi publik akan memunculkan persepsi yang jauh dari hal sebenarnya. Sehingga, jika terus berlangsung akan dapat digunakan membunuh karakter seseorang atau instansi.

"Bahkan dapat merugikan kredibiltas dan kepercayaan masyarakat kepada orang yang disangkakan tanpa data yang sesungguhnya, yang menjadi kesimpulan akhir dari instansi terkait," tuturnya.

Zeira juga mendesak inspektorat dan pihak terkait untuk menelusuri sistem dan penyebab terjadinya kebocoran yang disebarkan tanpa hak, sehingga merugikan seseorang dan instansi, maka sebaiknya inspektorat melakukan tindakan hukum.

Redaksi