Kementerian PUPR, Pemprovsu dan DPRD Sumut Diminta Serius Bangun TPI di Tj Balai

Kitakini.news – Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Pemerintah Provinsi beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara diminta serius membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Tanjung Balai.

Baca Juga:

• Waduh, Shin Tae-yong Absen Dampingi Persija Jakarta Hadapi PSMS Medan di League Cup, Kenapa?
• Konfercab PA GMNI Toba 2026, Hengky Manalu Terpilih sebagai Ketua DPC
• Pengemudi Ojol, Jhonson: Anak Saya Dibantu Sofyan Tan dari SMA hingga Kuliah

Sebab, kata Walikota Tanjung Balai Waris Tholib, sejak berdiri 402 tahun lalu hingga kini, kota ini tidak memiliki TPI, sehingga mengakibatkan ratusan juta pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan diambil daerah lain.

“Masyarakat disana sangat berharap TPI dibangun, karena potensi perolehan ikannya cukup besar, yakni 200 ton sehari yang ditangkap 15 ribu nelayan disana,” ujar Waris kepada Kitakini.news usai menemui Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (26/5/2023).

Kunjungan Walikota Waris dan rombongan menyikapi pandangan Baskami yang menginginkan Kota Tanjungbalai menjadi sentra perikanan di Provinsi Sumatera Utara, agar perekonomian di sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sumber PAD.

Menyikapi hal itu, Waris mengakui sejak dua tahun memimpin Kota Tanjung Balai, pihaknya prihatin dengan kondisi sektor perikanan yang tidak mampu menyumbangkan PAD.

“Selama ini, para nelayan kita bawa ikan dan disimpan di gudang, sorenya diambil dengan kendaraan untuk dibawa ke Pekanbaru, Riau dan Belawan, di Kota Medan, karena kita tidak punya TPI,” tuturnya.

Waris mengungkapkan, dengan luas 60 km persegi, 6 kecamatan, 31 kelurahan, 187 lingkungan, namun sebagian warga di sana berprofesi sebagai nelayan karena lokasinya diapit dua sungai, yakni Sungai Asahan dan Sungai Silau.

“Kita menyayangkan selama 402 tahun sejak Tanjung Balai berdiri, potensi nelayan ini tidak diberdayakan, padahal tangkapan ikan yang diperoleh 15 ribu nelayan disana cukup besar, yakni lebih 200 ton sehari. Kalikan saja Rp1.000 per kilo, sekitar Rp200 juta sehari kita ambil PAD-nya,” bebernya.

Justru sebaliknya, para nelayan membawa tangkapan ikan ke 98 gudang di sana dan tidak dibrdayakan, menunggu dibawa ke Pekanbaru dan Belawan, yang memiliki TPI. “Ya PAD-nya ke sanalah karena kita tak punya TPI,” keluh Waris.

Soal TPI yang ada di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan disisi Kecamatan Teluk Nibung, lanjut Waris, belum dioptimalkan sehingga diharapkan PAD di sana dapat dikelola dan masuk menjadi PAD Tanjung Balai.

“Yang jelas, kita berharap Tanjungbalai memiliki TPI yang nanti dikelola Pemko, dan dapat memberi kontribusi berupa PAD ke Pemprovsu,” ucapnya.

Lebih lanjut Waris menyebutkan, pihaknya sudah menyampaikan usulan kepada Pemerintah Kota Tanjung Balai, DPR RI, DPRD Sumut bahkan Kementrian PUPR dan Kementrian Kelautan di Jakarta.

“Kita berharap utamanya kepada PUPR untuk serius membangun TPI di Tanjung Balai, karena ini sangat urgen,” tuturnya.

Selain TPI, sambung Waris, dirinya juga memprihatinkan tidak adanya standar pembangunan yang jelas terkait pembangunan kota berpenduduk 179 ribu jiwa itu.

 Salah satu keinginan Waris adalah ingin dilakukan pengelolaan sedimentasi pasir yang kini memprihatinkan, karena tercatat dalam setahun terjadi 6 kali banjir akibat rendahnya endapan pasir sungai.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan kepada Pemprovsu agar membantu RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, yang sudah berusia lebih 50 tahun namun tidak pernah direnovasi. “Ini kita harapkan dapat dibantu Pemprovsu,” pungkasnya.

Redaksi