Pengamat: Jalan Mantap Penentu Daya Saing Sumut

Kitakini.news – Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi untuk membangun infrastruktur jalan provinsi secara multiyears dengan anggaran Rp2,7 triliun, dinilai sudah tepat. Hal ini karena infrastruktur yang baik, merupakan satu indikator penentu untuk meningkatkan daya saing daerah.

Baca Juga:

• Merasa Martabat Wartawan Direndahkan, PWI Sumut Laporkan Hotman Paris ke Polda Sumut
• Terdengar Ledakan, Rumah Mewah di Grand Polonia Medan Ambruk Saat Renovasi
• Gubernur Bobby Nasution Hadiri Nobar Final Piala Dunia, Satlantas Polres Nias Lakukan Rekayasa Kalukintas

“Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik merupakan penentu daya saing daerah dan itu adalah kebutuhan masyarakat,” ujar akademisi dan juga pengamat infrastruktur transportasi Budi D Sinulingga, kepada wartawan melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin (29/5/2023).

Budi menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur di Sumut perlu menjadi prioritas, mengingat angka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Sumut tahun 2022 yakni 3,24 masih berada dibawah nasional yang mencapai 3,26.

“Skor indeks daya saing ini dipengaruhi oleh pertama infrastruktur dan faktor investasi juga buruh,” imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan pembangunan infrastuktur Sumut dinilai sudah baik untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Secara prinsip itu sudah bagus dari segi kebijakan, karena China saja untuk membangun infrastrukturnya mereka bangun dengan utang,” tuturnya.

Masih kata Budi, yang terpenting dari pembangunan infrastruktur adalah harus melayani semua pihak, pembangunan yang seimbang sesuai kebutuhan, pembangunan harus memenuhi standar aturan, hingga memperhatikan keberlangsungan pembangunan dengan perawatannya.

Budi juga mengatakan, panjangnya jalan di Sumut sudah perlu dievaluasi. Saat ini panjang jalan provinsi di Sumut 3.005 Km. Ketika sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Bappeda Sumut, panjang jalan provinsi hanya berkisar 2.000 Km. Penambahan jalan provinsi ini dikarenakan adanya peralihan status jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi.

“Panjangnya jalan provinsi ini perlu dikaji lagi, karena kalau tidak dievaluasi akan terus bertambah dengan adanya pengusulan dari legislatif di kabupaten/kota,” terangnya.

Sesuai aturan kriteria jalan provinsi adalah jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dengan ibukota kabupaten/kota yang lain dan jalan strategis provinsi.

”Seringkali yang bertambah itu adalah jalan strategis provinsi, ini harus jelas dibuat kajiannya,  harusnya kalau belum memenuhi syarat jangan dialihkan menjadi jalan provinsi,” terangnya.

Terkait jalan rusak di Sumut, Budi menyebutkan hal ini tidak terlepas dari keberadaan truk pengangkut sawit yang over dimension over load (ODOL) dan harus segera ditertibkan.

Keberadaan truk yang ODOL, lanjut Budi, akan mengakibatkan beban jalan semakin tinggi, karena setiap penambahan dua kali lipat beban yang diangkut, maka kerusakan jalan akan berlaku kepangkatannya. Jadi kalau penambahan beban truk over load dua kali lipat, maka penambahan kerusakan jalan menjadi delapan kali lipat.

“Sedangkan keberadaan truk over dimension akan mengakibatkan ruas jalan menjadi macet, tentu ini menghambat ekonomi masyarakat dan mengakibatkan tingginya biaya pengangkutan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat harus segera menertibkannya,” tandasnya.

Terakhir Budi menyarankan agar Pemprovsu dapat meningkatkan daya saing daerah, maka infrstuktur harus menjadi fokus pembangunan. Untuk itu, diharapkannya semua pihak jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, melainkan harus saling bekerjasama dan mendorong agar percepatan pembangunan infrastruktur Sumut dapat diwujudkan.

Redaksi