Juni 2023, Pemerintah Berlakukan Larangan Ekspor Biji Bauksit

Kitakini.news – Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo akan memberlakukan larangan ekspor biji Bauksit. Kebijakan tersebut muali berlaku Juni 2023 mendatang. Tak hanya itu, industri juga didorong agar pengolahan serta pemurniannya tetap dilakukan di dalam negeri.

Baca Juga:

• Tertarik Bisnis Glamping, Christian Sugiono Pilih Bali Jadi Lokasi
• Wabup Kutai Tinjau Pengembangan Agribisnis Aren di Pesantren Al Hidayah Deli Serdang
• Dulu Saksikan dari Tribun, Kini Herna Pardede Kagum pada Transformasi Nova Arianto

Kepala Negara menjelaskan, kebijakan tersebut diambil untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia.

“Utamanya dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujar Presiden Jokowo di Istana Negara Jakarta, melansir dari laman resmi Presidenri.go.id, Rabu (21/12/2022).

Jokowi mengungkapkan, pendapatan negara akan meningkat jika industrialisasi berada di dalam negeri.

“Dari industrialisasi Bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun,” terang Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah juga telah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 yang lalu. Melalui kebijakan tersebut, Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel hingga 19 kali lipat yang semula hanya Rp17 triliun atau 1,1 miliar USD di akhir tahun 2014 meningkat menjadi Rp326 triliun atau 20,9 miliar USD pada tahun 2021.

“Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar USD,” ucap Jokowi.

Kemudian, Jokowi juga menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan industri pengolahan SDA di dalam negeri, mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.

“Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

Redaksi