Mantan Kades Siloting Padangsidimpuan Akui Dana Desa untuk Bayar Utang

Kitakini.news - Usai penetapan status tersangka kepada mantan Kepala Desa Siloting, Kota Padangsidimpuan, terkait kasus Tipikor ADD Tahun Anggaran 2023, SH (41) mengaku menggunakan uang tersebut untuk membayar utang kepada tengkulak.

Baca Juga:

• Saksi Ketiga Cabut BAP di Sidang Smartboard Langkat, Sebut Keterangan Diarahkan Jaksa
• Saksi Smartboard Langkat Tegaskan BAP ‘Disetel’ Jaksa, Dua Kali Pemanggilan ke Pengadilan Tipikor
• PH Mantan Kadis Sosial Samosir Minta Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum

"Pengakuan mantan kades Siloting yakni SH, uang yang ia korupsi di gunakan untuk membayar utang kepada rentenir (tengkulak) yang ada di Kota Padangsidimpuan," sebut Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna kepada wartawan Rabu (4/6/2025).

Lebih lanjut Wira mengungkapkan bahwa modus operandi dari pelaku SH membuat dokumen fiktif berupa notulen musyawarah , daftar hadir musyawarah dan daftar usulan dalam Penyusunan Perubahan APBDes Siloting TA.2023.

"Kemudian membuat tanda tangan palsu pada dokumen daftar hadir musyawarah dalam penyusunan perubahan APBDes Siloting TA.2023 yang berupa tanda tangan masyarakat Siloting dan perangkat desa," beber Kapolres.

Dalam berita sebelumnya, SH atau mantan kades desa Siloting, Kecamatan Batunadua itu terjerat kasus tindak pidana korupsi anggaran dana desa tahun 2023 yang merugikan negara.

"Tersangka SH melakukan rencana kegiatan Pembangunan saluran drainase dengan panjang 80 Meter-lebar 1,4 Meter TA 2023 dengan Pagu Anggaran 111.225.000,00. Kegiatan pembanguan jalan setapak Gg Musholla dengan panjang 36 meter dan Lebar 3 meter, dan panjang 30 Meter-lebar 2 Meter dengan pagu anggaran Rp.52.285.000 yang tertuang dalam Perubahan APBDes Desa Siloting TA.2023, dimana perencanaan kedua kegiatan tersebut tidak berdasarkan Musyawarah Bersama dengan Masyarakat melainkan berdasarkan Inisiasi Kepala Desa sendiri," kata Kapolres.

"Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan dilapangan bahwa kegiatan Pembangunan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif)," jelasnya.