BPKP Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp117,83 Triliun

Kitakini.news – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp117,83 triliun sepanjang tahun 2022. Hal ini merupakan hasil dari kontribusi kinerja pengawasan dari berbagai aspek yang dilakukan.

Baca Juga:

• Diding Boneng Tutup Usia, Dunia Perfilman Kehilangan Legenda
• Perempuan Ditemukan Meninggal di Rumah Komplek Bumi Asri, Polisi Lakukan Penyelidikan
• UFC Coret Empat Petarung dari Roster, Daniel Marcos yang Punya Rekor Mentereng Ikut Tergusur

Aspek tersebut adalah proyek infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

“Kontribusi kami efisiensi belanja sebesar Rp76,32 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp37,01 triliun dan sebesar Rp4,50 triliun berasal dari optimalisasi penerimaan negara,” ucap Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta melansir dari Inilah.com, Kamis (19/1/2023).

Yusuf mengungkapkan, adapun rentang pengawasan yang dilakukan pihaknya meliputi pengawasan terhadap 86 kementerian atau lembaga, 542 pemerintah daerah, dan 74.961 pemerintah desa.

“Sedangkan dalam sektor pembangunan BPKP melakukan pengawasan di 212 proyek dan program strategis nasional, serta 112 proyek pembangunan lain,” terangnya.

Sementara dalam bidang korporasi, lanjut Yusuf, pihaknya mengawasi 114 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya, 1.154 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 1.340 Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta 39.769 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada 2022 BPKP melakukan sebanyak 18.300 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 14.413 kegiatan assurance yang meliputi audit, evaluasi, serta 3.887 kegiatan Consulting berupa pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, tata kelola, dan pengelolaan keuangan negara.

Menurut Yusuf, pengawasan yang dilakukan sepanjang 2022 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat, serta membantu pemerintah dalam resiliensi berbagai tantangan ke depan.

Untuk tahun 2023 BPKP telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah.

Redaksi