Guru Besar FK USU Prihatin Arah kebijakan dan Tata Kelola Kesehatan Nasional

Kitakini.news -Guru Besar Fakultas Kedokteran Univeridtas Sumatera Utara (FK USU) sangat prihatin dengan arah kebijakan dan tata kelola Kesehatan Nasional.

Baca Juga:

• Genset Diduga Tak Berfungsi, Praktisi Hukum Minta Direktur Utama RS PHCM Belawan Dicopot Jika Terbukti Lalai
• Perjuangan Sofyan Tan Berhasil, Pemerintah Siapkan Rp1,8 Triliun untuk PTS
• Beraktivitas Pakai Kursi Roda, Tio Pakusadewo Tunggu Operasi Katup Jantung

Bentuk keprihatinan 21 Gurus Besar FK USU tersebut tertuang faham forum. akademik bertajuk "USU BerSUARA: Luruskan "Nurani Bangsa" yang berlangsung di Pendopo FK USU, Selasa (20/5/2025).

Forum ini menjadi wadah refleksi dan pernyataan moral sivitas akademika FK USU terhadap tantangan serius yang dinilai mengancam mutu pendidikan kedokteran dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Dekan FK USU, Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K), menegaskan bahwa sikap para Guru Besar ini bukan sekadar reaksi institusional, melainkan manifestasi tanggung jawab moral sebagai pendidik terhadap mutudokteryang akan melayani masyarakat.

"Jika kualitas dokter menurun, maka masyarakatlah yang paling terdampak. Kami tidak ingin mencetak lulusan yang tidak kompeten. Ini bukan hanya soal akademik, tapi juga amanah kemanusiaan," ujar Prof. Aldy.

Pernyataan resmi para Guru Besar dibacakan oleh Prof. dr. Guslihan Dasatjipta, Sp.A(K), juru bicara Dewan Guru Besar FK USU.

Dalam pernyataannya, Prof. Guslihan mengkritisi sejumlah kebijakanKementerian Kesehatanyang dinilai mengganggu stabilitas dan kemandirian pendidikan kedokteran di tanah air.

Selama lebih dari 50 tahun, kami mendidik dokter dengan standar tinggi. Kini, pengajar kami dipindahkan secara sepihak tanpa dialog. Ini bukan hanya merusak ekosistem pendidikan, tapi juga membahayakan keselamatan pasien," ungkapnya.

Poin krusial dalam pernyataan tersebut mencakup penolakan terhadap intervensi birokratis yang melemahkan independensi pendidikan kedokteran, pemutusan hubungan tenaga pendidik dengan rumah sakit pendidikan, serta pengambilalihan fungsi kolegium dokter spesialis oleh pihak non-akademik.

Para Guru Besar menegaskan bahwa pendidikan kedokteran tidak bisa dipisahkan dari praktik klinis langsung di rumah sakit pendidikan, dan selama ini kolaborasi antara institusi pendidikan dan rumah sakit berjalan harmonis.

Namun, kebijakan terkini justru berpotensi memutus kesinambungan tersebut tanpa pertimbangan akademis yang memadai.

Ada ketimpangan peran yang makin tajam antara Kementerian Kesehatan dan institusi pendidikan tinggi.

Prosesnya tidak transparan, dan keputusan diambil tanpa keterlibatan yang seharusnya," tegas Prof. Guslihan.Narasi 'krisis dokter spesialis' yang selama ini digaungkan pemerintah juga dikritisi.

Para Guru Besar menilai narasi tersebut kerap digunakan untuk mendorong percepatan produksi tenaga medis tanpa memperhatikan aspek kompetensi, etika, dan kualitas yang bersifat fundamental.

"Pendidikan kedokteran tidak bisa dipadatkan menjadi kebijakan jangka pendek. Ini menyangkut keselamatan manusia, bukan sekadar angka," imbuh Prof. Aldy.

Melalui forum USU BerSUARA, para Guru Besar menyerukan pentingnya ruang dialog yang sejati antara pemangku kebijakan dan komunitas akademik, berbasis data ilmiah dan prinsip kolaborasi lintas sektor. Mereka berharap Presiden Republik Indonesia turut membuka ruang komunikasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada penguatan sistem kesehatan nasional.

Sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan akademik, FK USU tidak sekadar menjadi menara gading keilmuan, melainkan juga mercusuar nurani bangsa.

Dalam semangat USU BerSUARA, para Guru Besar menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas pendidikan kedokteran, demi keselamatan dan masa depan kesehatan bangsa. (**)