DPRD Sumut Terima Aspirasi Ojol, Subandi Janji Perjuangkan Potongan Aplikasi 8 Persen

Kitakini.news - Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Transportasi Online akhirnya ditemui oleh Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), di Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga:

• Abdul Rahim Desak Pemprovsu Benahi Tata Kelola Keuangan
• Apresiasi Pembangunan Jalan Sipiongot, Aswin Parinduri Ingatkan Pentingnya Kualitas
• Muscan PDI Perjuangan Sergai, Sutarto Minta Kader Bekerja dan Hadir Untuk Rakyat

Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan pengemudi, potongan aplikasi, hingga persoalan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Aspirasi para pengemudi kemudian diterima langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Sumut, H.M Drs Subandi ST MM bersama anggota Komisi E lainnya.

Dalam dialog bersama massa aksi, Subandi menegaskan DPRD Sumut akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan para pengemudi, khususnya terkait implementasi kebijakan Pemerintah Pusat mengenai potongan aplikasi maksimal 8 persen.

"Kalau ada keputusan presiden, tentu akan ada peraturan pendukung. Namun demikian, apa yang menjadi kesepakatan tuntutan hari ini akan kami perjuangkan seluruhnya agar sesegera mungkin keputusan presiden tersebut dipersiapkan aturan pendukungnya dan dilaksanakan di setiap daerah," tegas Politisi Partai Gerindra ini di hadapan massa aksi.

Terkait tuntutan penolakan kenaikan harga BBM, Subandi menegaskan hingga saat ini pemerintah masih mempertahankan subsidi BBM bagi masyarakat.

"Sampai hari ini BBM subsidi untuk rakyat tidak naik. Kalau ada kesulitan seperti antrean yang terjadi saat ini, itu masih dalam batas wajar dan tidak sampai berhari-hari. Pemerintah tetap berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi," imbuhnya.

Ia juga menyebut pemerintah tengah mendorong penggunaan energi berbasis sawit melalui sebuah program BBM Biodiesel B150 yang direncanakan mulai diproduksi pemerintah pada 1 Juli 2026 mendatang.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat terlihat dari berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk rencana penurunan potongan aplikasi menjadi maksimal 8 persen.

"Pemerintah sangat serius memperhatikan persoalan kerakyatan. Kami berterima kasih karena rekan-rekan ojol telah mengingatkan kami. Kami sepakat mendorong agar pemerintah pusat segera merealisasikan kebijakan tersebut," ucap politisi Gerindra itu.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya, Mikail Purba, mengapresiasi para pengemudi Ojol yang dinilainya memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

"Terima kasih kepada saudara-saudara yang mencari nafkah sebagai pengemudi Ojol. Kami membutuhkan kalian. Tanpa kalian, banyak urusan masyarakat akan menjadi lebih sulit. Kalian telah membantu dan mempermudah berbagai kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Mikail juga menyinggung kondisi ekonomi global yang dinilai turut memengaruhi situasi dalam negeri, termasuk sektor energi.

"Dengan keadaan global dan situasi dunia yang tidak menentu, ekonomi memang sedikit terganggu. Namun kita berharap kondisi segera membaik. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran mulai mereda sehingga harga minyak dunia ke depan diharapkan kembali turun dan normal," terangnya.

Usai dialog, massa aksi meminta DPRD Sumut memfasilitasi pertemuan lanjutan yang melibatkan pihak aplikator, Dinas Perhubungan, dan DPRD guna membahas secara konkret berbagai tuntutan yang telah disampaikan.

"Perhatikanlah kami pak, imbas kenaikan bbm nonsubsidi ini, pertalite susah didapatkan dan mengantre panjang. Alhasil kami beralih ke Pertamax, pendapatan kami berkurang, waktu kami habis untuk antri BBM. Belum lagi potongan dari aplikator yang semakin memperburuk keadaan kami. Jadi tolong juga wadahi kami untuk dialog RDP bersama aplikator, dinas perhubungan, dan DPRD Sumut," tegas salah seorang massa aksi.

Diketahui, adapun sejumlah tuntutan dari massa aksi diantaranya:

1. Menerima dan menetapkan aspirasi pengemudi transportasi online sebagai rekomendasi resmi DPRD Sumut.

2. Menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Presiden RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan lembaga terkait agar segera melaksanakan ketentuan potongan aplikasi maksimal 8 persen.

3. Menggunakan fungsi pengawasan DPRD untuk meminta penjelasan resmi pemerintah terkait status publikasi dan implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

4. Menyatakan sikap resmi menolak kenaikan harga BBM dan menyampaikan penolakan tersebut kepada pemerintah pusat.

5. Memanggil dan meminta penjelasan resmi dari Pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terkait terjadinya kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi masyarakat.

6. Menyampaikan hasil tindak lanjut dan sikap resmi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas tuntutan ini paling lambat tanggal 30 Juni 2026. (**)