Abdul Rahim Desak Pemprovsu Benahi Tata Kelola Keuangan

Kitakini.news -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diingatkan agar menjadikan evaluasi APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai momentum memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.

Baca Juga:

• Apresiasi Pembangunan Jalan Sipiongot, Aswin Parinduri Ingatkan Pentingnya Kualitas
• Bobby Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, SiLPA Rp532,486 Miliar
• Muscan PDI Perjuangan Sergai, Sutarto Minta Kader Bekerja dan Hadir Untuk Rakyat

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengelolaan aset daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan di Sumut semakin berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Abdul Rahim Siregar ST MT kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (1/7/2026).

Menurut Abdul Rahim, secara umum pihaknya tetap memberikan apresiasi atas kerja Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) ldi bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution. Namun keberhasilan pemerintahan harus tercermin dari capaian kinerja keuangan yang terukur dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Secara makro, APBD Tahun 2025 belum memberikan hasil yang menggembirakan. Kita tetap mengapresiasi kerja gubernur beserta jajarannya, tetapi evaluasi harus dilakukan berdasarkan data dan angka-angka yang ada," ujarnya.

Wakil rakyat yang akrab disapa ARS ini juga mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah baru mencapai sekitar 95 persen dari target. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp500 Miliar.

Menurutnya, SiLPA dalam jumlah besar bukan sekadar sisa anggaran, tetapi menjadi indikator bahwa masih terdapat kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pemerintah.

"SiLPA sebesar ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Setiap rupiah anggaran yang tersedia semestinya dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan justru menjadi anggaran yang tidak terserap," tegasnya.

Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut ARS, adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sekitar 88 persen dari target. Artinya, lebih dari Rp700 Miliar potensi pendapatan gagal dikumpulkan.

Padahal, sambung ARS, keberhasilan meningkatkan PAD akan memperluas ruang fiskal pemerintah untuk membangun jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, irigasi, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat.

"Semakin besar PAD yang berhasil dihimpun, semakin besar pula kemampuan pemerintah membangun Sumatera Utara. Karena itu, setiap potensi pendapatan harus dikelola secara maksimal demi kesejahteraan rakyat," terangnya.

Lebih ARS menegaskan, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi kesempatan melakukan evaluasi menyeluruh agar pengelolaan keuangan daerah semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Abdul Rahim juga meminta Pemprovsu menyusun target pendapatan tahun-tahun mendatang secara realistis namun tetap ambisius dengan memperhitungkan seluruh potensi yang dimiliki daerah.

"Jangan sampai target dibuat terlalu rendah sehingga terlihat mudah tercapai. Pemerintah harus berani menghitung seluruh potensi yang ada agar penerimaan daerah benar-benar maksimal," ujarnya.

Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumut, Abdul Rahim juga menilai pengelolaan aset daerah juga masih menyimpan potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia menyebut kontribusi aset daerah terhadap PAD bahkan belum mencapai lima persen dari total nilai aset yang dimiliki pemerintah provinsi.

"Padahal aset daerah merupakan kekayaan rakyat yang harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Jika dikelola secara profesional, aset-aset tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru yang sangat besar bagi daerah," tegas anggota dewan Sumut dari Dapil Sumut VII meliputi kawasan Tabagsel ini.

Selain itu, ia juga menyoroti rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari sekitar 8,2 juta kendaraan yang terdaftar di Sumatera Utara, hanya sekitar 30 persen yang tercatat taat membayar pajak.

Angka tersebut dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain yang tingkat kepatuhan wajib pajaknya telah mencapai 60 hingga 70 persen.

Karena itu, Abdul Rahim mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut memperkuat berbagai strategi, mulai dari program Gebyar Pajak, peningkatan pelayanan, hingga razia terpadu bersama kepolisian.

Menurutnya, bila tingkat kepatuhan masyarakat meningkat, penerimaan dari sektor PKB berpotensi naik hingga dua kali lipat.

"Potensinya sangat besar. Kalau kepatuhan meningkat, penerimaan daerah juga akan meningkat. Uang itu nantinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik," tandasnya.

Tak hanya itu, Abdul Rahim juga meminta adanya transparansi data penjualan bahan bakar kendaraan bermotor sebagai dasar perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Ia berharap gubernur dapat mengambil langkah strategis dengan meminta keterbukaan data dari pihak Pertamina sehingga hak daerah atas penerimaan pajak benar-benar dapat dihitung secara akurat.

"Setiap potensi pendapatan harus dijaga. Semakin kuat fiskal daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah menghadirkan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Itulah tujuan utama pengelolaan APBD," pungkasnya. (**)