Fraksi Gerindra Pertanyakan Tak Hadirnya OPD di Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

Kitakininews.co.id -Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menyoroti minimnya kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Sepertiga Aset Pemprovsu Belum Bersertifikat, Pansus Dorong Pembentukan Badan Khusus Pengelola Aset
• F-PKS Semprot Kinerja APBD Sumut 2025, WTP Bukan Ukuran Keberhasilan Pembangunan
• Fraksi PKS DPRD Sumut Desak Gubsu Evaluasi Menyeluruh Terhadap Pengelolaan APBD

Menurut Benny, ketidakhadiran banyak OPD sangat disayangkan karena dapat mengurangi efektivitas pembahasan dan tindaklanjut terhadap berbagai masukan, kritik, serta rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).

Dalam pemandangan umumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi Pemprovsu yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, capaian tersebut tidak boleh hanya menjadi prestasi administratif semata.

"Opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," cetus Benny.

Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari tertibnya administrasi keuangan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Diantaranya melalui peningkatan kesejahteraan, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Selain itu, lanjut Benny, Fraksi Gerindra mendorong Pemprovsu untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pelayanan perpajakan, digitalisasi sistem pemungutan pajak, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah tanpa membebani masyarakat.

Fraksi Gerindra juga secara khusus meminta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

"Hal itu menyusul masih ditemukannya ketidaksesuaian antara potensi wajib pajak dengan realisasi penerimaan yang masuk ke kas daerah," cetusnya.

Disektor belanja daerah, Fraksi Gerindra menekankan agar anggaran difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Benny Sihotang juga mengingatkan agar Pemprovsu memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan pekerjaan, rendahnya serapan anggaran pada awal tahun, maupun penumpukan realisasi belanja pada penghujung tahun anggaran.

Fraksi Gerindra juga meminta seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti secara tepat waktu agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan mampu meminimalkan potensi kerugian keuangan daerah.

"Pemprovsu juga harus memperkuat prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Setiap rupiah APBD harus memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Benny.

Menutup pemandangan umum fraksinya, Benny berharap seluruh OPD dapat meningkatkan komitmen dan sinergi dalam mendukung program pembangunan daerah serta mewujudkan visi Gubernur Sumut menuju Sumatera Utara yang lebih maju, unggul, dan berdaya saing. (**)