Sering Longsor dan Rusak Parah, Fraksi Hanura DPRDSU Desak Perbaikan Jalan Siabaksa-Bakkara Ditampung di P-APBD 2026

Kitakininews.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) dari Fraksi Partai Hanura Lambok Andreas Simamora, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk memberikan perhatian serius terhadap kerusakan parah infrastruktur jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Baca Juga:

• Berkantor di Pulau Nias, Bobby Pacu Pembangunan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan
• Bobby Bersama Pj Sekda dan OPD Tinggalkan Paripurna, Erni Sitorus: Jangan Dibesar-besarkan
• Fraksi PAN DPRD Sumut Terima LKPj 2025 Dengan Catatan Kritis

Secara khusus, pihaknya menyoroti kondisi Ruas Jalan Siabaksa-Bakkara yang hingga kini belum tersentuh perbaikan.

Hal tersebut ditegaskan Lambok kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (21/7/2026), merujuk pada poin pemandangan umum Fraksi terkait pembangunan infrastruktur Pemprovsu.

"Ruas Jalan Siabaksa–Bakkara sepanjang 4 Kilometer di Kabupaten Humbahas merupakan jalan provinsi yang kondisinya saat ini sudah rusak parah dan sangat sering terjadi longsor. Karena berada di kawasan perbukitan dan jurang menuju Lembah Bakkara, longsor terus menggerus dan memakan badan jalan. Jalan yang tadinya selebar 5 Meter, kini tersisa sekitar 3 Meter akibat tergerus longsor. Jika dibiarkan, akses vital ini berpotensi terputus total," bebernya.

Lambok juga menerangkan, perbaikan jalan tersebut sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan rehabilitasi sejak tahun 2024 dan telah dianggarkan pada APBD TA 2025 dengan nilai sekitar Rp15 Miliar. Namun, akibat adanya pergeseran anggaran di Pemprovsu, pengerjaan proyek tersebut akhirnya batal dilaksanakan.

Di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2026, pengerjaan jalan sepanjang 5 Kilometer justru sudah mulai dilakukan di wilayah Kabupaten Samosir yang notabene merupakan bagian hilir dari konektivitas ruas jalan tersebut menuju jalan nasional.

"Ini sangat tidak sinkron. Hilirnya di Samosir sepanjang 5 Kilometer sedang dikerjakan pada tahun 2026, sementara hulunya di Siabaksa-Bakkara sepanjang 4 Kilometer yang menghubungkan jalan nasional justru terbengkalai dan rusak parah. Agar pembangunan infrastruktur ini maksimal dan saling terhubung (Matching), bagian hulunya juga harus segera diperbaiki," tegas legislator asal Dapil IX Sumut tersebut.

Oleh karena itu, melalui pandangan resmi Fraksi Partai Hanura Fraksi Hanura DPRD Sumut mengusulkan dan meminta dengan tegas kepada Pemprovsu agar alokasi perbaikan ruas jalan tersebut kembali ditampung pada Perubahan APBD (P-APBD) TA 2026.

"Kami mengusulkan agar perbaikan ruas jalan tersebut kembali dianggarkan pada P-APBD Tahun 2026. Mengingat sisa waktu pelaksanaan anggaran yang terbatas, minimal ditampung anggaran sekitar Rp5 Miliar untuk penanganan darurat titik-titik longsor dan pelebaran kembali badan jalan yang tergerus, sebelum dilanjutkan pembenahan total di tahun anggaran berikutnya. Mohon tanggapannya dari Pemprovsu," pungkasnya.

Lambok juga menekankan bahwa ruas jalan Siabaksa–Bakkara ini merupakan urat nadi perekonomian dan akses transportasi bagi puluhan ribu masyarakat di wilayah Humbahas.

Selain sebagai jalur mobilitas hasil pertanian warga sehari-hari, kawasan Bakkara juga memiliki potensi pariwisata dan nilai sejarah yang tinggi di Sumatera Utara, sehingga akses jalan yang aman dan layak menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa terus ditunda.

Ia menggambarkan, situasi di lapangan saat ini kian membahayakan para pengguna jalan karena posisinya yang berada persis di tepi jurang curam.

Tanpa adanya sistem drainase dan parit yang memadai, luapan air saat hujan deras terus melorotkan tanah dan mengikis fondasi jalan. Kondisi ini dinilai sangat rawan memicu kecelakaan lalu lintas, terlebih bagi kendaraan angkutan barang maupun wisatawan yang belum terbiasa melintasi medan curam tersebut.

DPRD Sumut melalui lintas komisi, khususnya Komisi C dan Komisi D memastikan akan terus mengawal dan mengawasi proses pembahasan P-APBD TA 2026 agar usulan perbaikan jalan ini benar-benar terealisasi.

Terakhir Lambok mengingatkan Pemprovsu beserta Dinas PUPR tidak menutup mata terhadap kondisi darurat di lapangan dan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi menjamin keselamatan serta kelancaran konektivitas di kawasan Danau Toba. (**)