F-PAN DPRD Sumut Minta Polemik Paripurna Diakhiri, Perkuat Kolaborasi Untuk Percepatan Pembangunan

Kitakininews.co.id - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mengajak seluruh elemen legislatif dan eksekutif mengakhiri polemik yang muncul dalam rapat paripurna DPRD Sumut beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Pemilihan 7 Komisiner KPID, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut dan 3 Anggota Walk Out
• DPRD Sumut Tetapkan 7 Komisioner KPID Sumut 2026-2029, Tanpaa Petahana
• F-PDI Perjuangan DPRD SU Desak Polres Karo Gercep Usut Keracunan MBG

Fraksi PAN menilai energi pemerintah dan DPRD kini harus diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir Yahdi Khoir Harahap MBA mengatakan, dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, perbedaan pandangan tidak seharusnya berlarut-larut hingga mengganggu hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).

Pernyataan tersebut disampaikan Yahdi usai rapat paripurna lanjutan dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Kamis (30/7/2026).

Ia menilai keberhasilan rapat paripurna lanjutan hingga menghasilkan persetujuan bersama menjadi bukti bahwa komunikasi antara DPRD dan Pemprov Sumut tetap berjalan baik serta mampu mengedepankan kepentingan daerah di atas perbedaan yang sempat terjadi.

"Yang paling penting adalah bagaimana DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menjaga kolaborasi dalam menjalankan amanah masyarakat," tuturnya.

Menurut Yahdi, berbagai program strategis daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga penguatan perekonomian masyarakat, membutuhkan sinergi yang solid antara lembaga legislatif dan eksekutif. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga hubungan kerja yang harmonis agar program pembangunan berjalan optimal.

Terkait polemik pada rapat paripurna sebelumnya, ketika Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninggalkan ruang sidang setelah muncul interupsi mengenai kuorum, Yahdi menilai peristiwa tersebut sebaiknya dijadikan pelajaran bersama untuk memperbaiki mekanisme persidangan ke depan.

"Peristiwa itu harus menjadi evaluasi kita bersama agar pelaksanaan rapat berikutnya semakin baik dan hubungan antarlembaga semakin solid," ujar wakil rakyat dari Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini.

Yahdi juga menegaskan, setelah seluruh tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan selesai, seluruh pihak perlu kembali membangun komunikasi yang sehat, saling menghormati, dan mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan mempertahankan perbedaan pandangan politik.

Ia berharap DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menjaga kemitraan yang konstruktif sehingga mampu melahirkan kebijakan yang berkualitas, memperkuat kepercayaan publik, sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Yang dibutuhkan masyarakat bukan konflik yang berkepanjangan, melainkan kebersamaan dalam bekerja. Jika eksekutif dan legislatif berjalan seiring, pembangunan Sumatera Utara akan semakin cepat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," pungkasnya. (**)