F-PKS DPRD Sumut Soroti Kenaikan Harga Bahan Pokok

Kitakininews.co.id - Fraksi Partai Keadilan Sejaht (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut dinilai semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku ekonomi rakyat.

Baca Juga:

• F-PDI Pejuangan Ingatkan Pemprovsu Jangan Terjebak Dalam Politik Angka
• QRESTO, Inovasi Rico Waas Persempit Celah Kebocoran Pajak Restoran di Medan
• UMKM Pakpak Bharat Tembus Panggung Internasional

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Sumut sekaligus Politisi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 1, dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Jumadi menegaskan, kenaikan harga bahan pokok tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan statistik inflasi, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Bagi masyarakat, inflasi bukan sekadar angka dalam laporan. Inflasi berarti harga beras yang naik, harga telur yang meningkat, harga cabai dan kebutuhan dapur yang semakin mahal, sementara pendapatan belum tentu ikut meningkat," tegas Jumadi.

Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tekanan harga. Demikian pula petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor informal.

P-APBD Harus Menjadi Instrumen Perlindungan Rakyat

Jumadi mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan serius dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.

Menurut Fraksi PKS, perubahan APBD tidak boleh hanya dipahami sebagai penyesuaian administratif terhadap perubahan pendapatan dan belanja daerah.

"P-APBD harus menjadi instrumen fiskal yang responsif. Ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan harga dan daya beli, maka perubahan anggaran harus mampu memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut," ujar Jumadi.

Ia menilai tambahan ruang fiskal yang tersedia dalam P-APBD harus diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat.

Fraksi PKS mendorong agar kebijakan anggaran lebih diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, perbaikan konektivitas distribusi antarwilayah, perlindungan kelompok rentan, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Jangan Sampai Daerah Penghasil Pangan, tetapi Harga di Konsumen Tetap Tinggi

Jumadi juga menyoroti persoalan distribusi dan tata niaga pangan. Menurutnya, Sumatera Utara memiliki banyak wilayah yang menjadi sentra produksi pertanian dan pangan. Namun, keberadaan sentra produksi tersebut belum otomatis menjamin harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kita harus melihat persoalan dari hulu sampai hilir. Jangan sampai petani mendapatkan harga yang rendah ketika menjual hasil produksinya, tetapi masyarakat sebagai konsumen justru membeli dengan harga yang tinggi. Kalau kondisi seperti ini terjadi, berarti ada persoalan pada rantai distribusi dan tata niaga yang harus dibenahi," jelasnya.

Karena itu, menurut Jumadi, kebijakan pengendalian inflasi harus lebih bersifat struktural dan tidak hanya mengandalkan operasi pasar atau intervensi jangka pendek ketika harga sudah terlanjur meningkat.

Pemerintah daerah, katanya, harus memiliki sistem yang mampu membaca potensi gangguan pasokan sejak dini, termasuk yang disebabkan oleh cuaca, bencana, gangguan produksi, transportasi, maupun persoalan distribusi.

Ukuran Keberhasilan APBD Adalah Manfaat yang Dirasakan Masyarakat

Fraksi PKS menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat serapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah apakah belanja daerah mampu menghasilkan output yang jelas, outcome yang terukur, dan dampak nyata bagi masyarakat.

"Jangan sampai kita hanya bangga karena anggaran terserap tinggi. Yang harus kita pastikan adalah apakah masyarakat merasakan manfaatnya. Apakah harga pangan lebih terkendali? Apakah daya beli masyarakat terlindungi? Apakah petani dan nelayan semakin produktif? Apakah pelayanan publik semakin baik?" kata Jumadi.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Fraksi PKS Akan Mengawal Secara Kritis Perubahan APBD 2026

Dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026, Fraksi PKS akan memberikan perhatian serius terhadap kesesuaian antara arah kebijakan pemerintah daerah, prioritas pembangunan, dan perubahan alokasi anggaran.

Jumadi menyatakan bahwa Fraksi PKS akan melihat secara kritis apakah perubahan anggaran benar-benar menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Sumatera Utara.

"Kami ingin memastikan bahwa perubahan APBD ini bukan sekadar perubahan angka, tetapi perubahan yang membawa manfaat. Ketika ruang fiskal bertambah, maka harus ada manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," tegasnya.

Fraksi PKS juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pendapatan, bukan hanya memberikan intervensi ketika persoalan sudah terjadi.

Dengan demikian, kebijakan P-APBD diharapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat dan tahan terhadap gejolak harga.

"Bagi Fraksi PKS, APBD yang baik bukanlah APBD yang sekadar besar angkanya. APBD yang baik adalah APBD yang tepat sasaran, efektif, transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," pungkas Jumadi. (**)