Pemprovsu: P-APBD 2026 Harus Beri Manfaat Nyata Bagi Masyarakat

Kitakininews.co.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memastikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Baca Juga:

• F-PKS DPRD Sumut Soroti SiLPA Rp532 Miliar dan Tambahan Belanja Rp1,6 Triliun
• Dorong Tirtanadi dan Bank Sumut Naik Kelas ke Bursa Saham, Defri Noval: Gubsu Visioner
• DLHK dan Polda Sumut Didesak Hentikan Penebangan Pinus di Humbahas dan Taput

Komitmen tersebut menjadi salah satu poin utama dalam jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menyampaikan jawaban dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut di Gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Penyampaian jawaban tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut.

Dalam kesempatan itu, Pemprovsu memberikan tanggapan atas berbagai pandangan, masukan, pertanyaan, serta catatan yang disampaikan masing-masing fraksi. Seluruh pandangan tersebut menjadi perhatian Pemprov Sumut dalam proses penyempurnaan rancangan perubahan APBD.

Surya mengatakan, masukan dari DPRD Sumut penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

"Pemprovsu menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Surya.

Menurutnya, perubahan APBD harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Pemprovsu juga terus berupaya memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam jawaban tersebut, Pemprovsu turut memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian fraksi, baik yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, maupun pelaksanaan program pembangunan.

Surya menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar pembahasan P-APBD 2026 dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pemerintah berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD SumutSutarto menyampaikan, setelah Pemprovsu memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda P-APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Rapat Paripurna tersebut dijadwalkan pada 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumut.

Selanjutnya, dilakukan pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Pemprov Sumut terhadap Rancangan P-APBD Sumut Tahun Anggaran 2026. (**)