Kepala Bapenda Medan Paparkan Laporan Akhir eLoket Pajak, Perkuat Integrasi Layanan Perpajakan

Kitakininews.co.id -MEDAN : Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Dr. M. Agha Novrian, S.STP., M.Si., memaparkan Laporan Akhir Proyek Perubahan dalam Seminar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Ruang Seminar BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Bapenda Medan Intensifkan Pengawasan Pajak Hiburan Malam, Cek Kepatuhan Pelaku Usaha
• Pojok PBB Kota Medan Raup Rp1,06 Miliar, Layanan Jemput Bola Kembali Digelar
• Medan Jadi Kota Pertama di Sumatra Sinkronisasi Data NIB dan NOP

Dalam seminar tersebut, Agha mempresentasikan gagasan strategis bertajuk Layanan Optimal Kolaborasi Ekstensifikasi Terpadu (LOKET) Pajak atau eLoket Pajak. Inovasi ini dirancang Bapenda Kota Medan untuk memperkuat integrasi layanan perpajakan, memperluas basis penerimaan pajak serta mendorong optimalisasi pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

Di hadapan dewan penguji, mentor dan coach, Agha memaparkan perjalanan proyek perubahan tersebut mulai dari identifikasi persoalan di lapangan, penyusunan strategi kolaborasi antarinstansi, pengembangan sistem hingga capaian akhir yang dituangkan dalam laporan proyek perubahan.

Dalam pelatihan tersebut, Dr. Drs. Citra Effendi Capah, M.S.P., yang merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, bertindak sebagai mentor. Sementara Dr. Hironymus Ghodang, M.Si., M.Psi., bertindak sebagai coach dan Dr. Janry Haposan U.P. Simanungkalit, S.Si., M.Si., Kepala Kantor Regional VI BKN, sebagai penguji seminar akhir.

Sesi pendalaman materi berlangsung dinamis ketika Dr. Janry Haposan U.P. Simanungkalit memberikan sejumlah pertanyaan kritis dan masukan konstruktif terkait kelayakan, efektivitas serta keberlanjutan program eLoket Pajak.

Agha kemudian menjawab pertanyaan penguji secara lugas, sistematis dan berbasis data yang disiapkan dalam laporan proyek perubahan tersebut.

Usai mengikuti seluruh rangkaian seminar, Agha mengaku bersyukur karena proses PKN Tingkat II memberikan pengalaman yang dinilai memperkuat kapasitas kepemimpinannya, baik secara personal maupun profesional.

"Selama mengikuti proses PKN II ini, banyak sekali hal yang meng-upgrade kapasitas diri saya, baik secara personal maupun profesional. Saya merasa menjadi jauh lebih cepat adaptif terhadap dinamika situasi di lapangan dan memiliki perencanaan kerja yang lebih matang serta terukur," ujar Agha.

Menurutnya, penyusunan eLoket Pajak juga memberikan pengalaman baru dalam memahami pembangunan sistem digital di lingkungan pemerintahan.

"Melalui proyek ini, saya juga belajar untuk lebih mengenal dan memahami proses pembuatan aplikasi digital secara mendalam. Tidak hanya itu, daya analitis dan kewaspadaan saya dalam menyikapi berbagai permasalahan pelayanan publik maupun perpajakan daerah juga semakin terasah," tambahnya.

eLoket Pajak selanjutnya diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal sebagai bagian dari penguatan transformasi digital pelayanan perpajakan di Kota Medan. Sistem tersebut diproyeksikan membantu menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat dan terintegrasi bagi masyarakat.

Sebelumnya, eLoket Pajak telah diluncurkan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Pj. Sekretaris Daerah Erfin Fachrurrazi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Direktur Utama PT Bank Sumut, Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Utara dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Medan pada 8 September 2026.

Elektronik Layanan Optimalisasi Kolaborasi Integrasi Terpadu Pajak Daerah atau eLoket Pajak merupakan langkah Pemerintah Kota Medan dalam mempercepat digitalisasi pelayanan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

Melalui konsep layanan satu pintu secara digital, eLoket Pajak dirancang untuk membantu menyinkronkan data dari sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).