Komisi A DPRD Labura Silaturahmi ke Markas PMI Sumut

Kitakini.news – Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PMI Sumut) menerima kunjungan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di Markas PMI Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (16/5/2023).

Baca Juga:

• PWI Sumut Lanjutkan Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, 900 Anggota Dapat Perlindungan
• DPRD Sumut Tetapkan 7 Komisioner KPID Sumut 2026-2029, Tanpaa Petahana
• Pangdam I/BB Pimpin Sertijab Dandim 0201/Medan, Letkol Fernando Batubara Resmi Jabat Komandan Baru

Kunjungan Komisi A DPRD Labura ini diterima Wakil Ketua PMI Sumut Dr H Sakhyan Asmara mewakili Ketua PMI Sumut DR H Rahmat Shah yang sedang melaksanakan ibadah umroh.

Hadir Ketua Bid Organisasi PMI Sumut Chairil Siregar, Ketua Bid Anggota dan Relawan Dr M Fitri Ramadhan, Bendahara Al Amin Syahputra Pelis dan Wakil Kepala UDD PMI Medan dr Maulana Baihakhi, M Biomed, AIFO-K.

Kunjungan Komisi A DPRD Labura ini dipimpin Arif Ripai dan anggota Wiliater Marpaung, Perkasa Alamsyah Tanjung, H Amin Makmur dan staf Alsaura Mahendra Siahaan.

Pada kesempatan itu, Arif Ripai mengatakan bahwa kunjungan Komisi A DPRD Labura ke Markas PMI Sumut untuk berkonsultasi serta meminta masukan untuk dijadikan bahan di legislatif guna rangka meningkatkan kinerja PMI Labura dalam melakukan tugas misi kemanusiaan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Arif juga mengungkapkan selama ini anggaran PMI Labura tidak ada kepastian melekat di dinas maupun OPD. Maka dari itu, diperlukan ketegasan dan kejelasan untuk memudahkan dalam pengajuan anggaran bagi organisasi kemanusiaan ini. 

“Selama ini yang kita lihat, PMI Labura terkesan hanya melakukan kegiatan rutin perkantoran saja. Belum ada menunjukkan kinerja sebagaimana visi dan misi yang diemban. Oleh sebab itu, kita sebagai legislatif berinisiatif melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Markas PMI Sumut untuk berkonsultasi dan meminta masukan agar kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengajukan saran dan pendapat termasuk mengajukan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Labura,” papar Arif.

Jika hal itu nantinya sudah dilakukan, tambah Arif, maka peran dan kinerja PMI Labura bisa ditingkatkan.

“Intinya yang kita inginkan kedepannya, Pemkab Labura perlu memberi dukungan penuh kepada PMI, baik dari segi anggaran maupun penyusunan dan pelaksanaan program,” tandas Arif.

Sementara itu merespon harapan dari Komisi A DPRD Labura, Sakhyan Asmara mengungkapkan bahwa anggara PMI di daerah haruslah melekat di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Sebab, kedua unit kerja tersebut mempunyai irisan program yang sangat kuat.

Selain itu, lanjut Sakhyan, terkait program-program kerja yang dapat dilakukan PMI di daerah yakni selain melakukan tugas rutin manajemen markas, harus juga dapat melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan relawan yang dimulai dari sekolah, perguruan tinggi dan instansi perusahaa.

“Seperti mengirim delegasi untuk kegiatan-kegiatan PMI diluar daerah yakni Jambore, musyawarah kerja dan musyawarah daerah PMI. Serta sosialisasi hidup sehat, terhindar dari bencana, donor darah dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya,” beber Sakhyan. Kemudian, sambung Sakhyan, pengurus PMI juga tidak diperbolehkan lepas dari ikatan untuk melaksanakan 7 prinsip yakni Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

“Diantaranya, kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan. Dengan berpegang teguh kepada tujuh prinsip dasar tersebut dan melakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat, maka sesungguhnya kondisi seperti itulah yang diharapkan dalam membangunan Nation and Character Building di Indonesia dan di dunia internasional,” pungkas Sakhyan.

Redaksi