Soal BP Dicopot dan Gubsu Minta Maaf, PSI: Ini Kekhawatiran Yang Sudah Diprediksi Atas Proyek MY

Kitakini.news – Pencopotan Bambang Pardede dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara tidak menghilangkan proses Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga:

• PWI Sumut Lanjutkan Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, 900 Anggota Dapat Perlindungan
• DPRD Sumut Tetapkan 7 Komisioner KPID Sumut 2026-2029, Tanpaa Petahana
• KPK Dalami Kaitan Nusron Wahid Dengan Uang Ratusan Miliar Diamankan dalam OTT

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Sumut meminta Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) harus transparan dan akuntable dalam perealisasian penggunaan APBD Sumut yang diperuntukkan untuk kegiatan yang katanya Proyek Multiyears senilai Rp2,7 Triliun.

“Dalam video Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang meminta maaf kepada rakyat provinsi ini, itu sah-sah saja. Persoalan maaf, ya dimaafkan dalam Hablum Minannas. Tapi persoalan penggunaan uang negara harus sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tetap harus diterapkan. Kalau proses APBD bisa diselesaikan dengan minta maaf, maka seluruh kepala daerah dan pejabat negara lainnya akan minta maaf,” tandas Ketua DPW PSI Sumut H.M Nezar Djoeli ST kepada Kitakini.news melalui sambungan seluler dari Medan, Sabtu (20/5/2023).

Hal ini disampaikan Nezar Djoeli merespon pencopotan Bambang Pardede dari jabatannya dan video Gubsu Edy Rahmayadi yang meminta maaf kepada masyarakat Sumut baru-baru ini.  

Nezar juga meminta, BPK-RI benar-benar melakukan audit terhadap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan yang terbalut dalam Proyek Multiyears senilai Rp2,7 Triliun tersebut.

Sebab, lanjut Nezar, pihaknya sejak awal sudah memprediksi bahwa Proyek Multiyears Rp2,7 Triliun sudah menuali banyak protes dan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan PSI Sumut sudah melakukan gugatan ke PTUN atas dugaan pelanggaran administrasi pemerintahan atas persetujuan penggunaan APBD selama 3 tahun anggara berturut-turut.

“Tapi harus kalah dengan adanya dugaan oligarki kekausaan yang mencampur proses-proses tersebut. Dan hari ini semua menjadi kenyataan, apa yang menjadi kekhawatiran PSI. Bambang Pardede dicopot dan Gubsu meminta maaf,” cetus Nezar.

Selain itu, tambah Nezar, pihaknya juga meminta BPK dan aparat penegak hukum agar melakukan audit investigasi semua proyek yang ada di Dinas PUPR Sumut.

“Sebagai orang nomor 1 di Sumut, Gubsu Edy Rahmayadi jangan bersembunyi ditempat terang, karena seolah-olah tidak paham atas situasional yang sedang terjadi di dalam tubuh Dinas PUPR. Sebab, semua atas persetujuan Gubernur atas usulan TAPD,” pungkasnya.

Redaksi