Soal Bambang Pardede, Hendro: Bagus Itu Dicopot. Harusnya Tahun lalu

Kitakini.news – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Hendro Susanto mencetuskan pencopotan Bambang Pardede sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harusnya sudah dilakukan tahun lalu.

Baca Juga:

• Merasa Martabat Wartawan Direndahkan, PWI Sumut Laporkan Hotman Paris ke Polda Sumut
• Terdengar Ledakan, Rumah Mewah di Grand Polonia Medan Ambruk Saat Renovasi
• Gubernur Bobby Nasution Hadiri Nobar Final Piala Dunia, Satlantas Polres Nias Lakukan Rekayasa Kalukintas

“Bagus itu dicopot. Harusnya tahun lalu sudah dicopot kadis tersebut. Rekomendasi mencopot Bambang Pardede sebagai Kadis PUPR sudah kami sampaikan sejak tahun lalu kepada Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi melalui rapat paripurna dalam pandangan akhir Panitia Khusus (Pansus) LKPJ maupun LPJP di tahun 2022 lalu,” kata Hendro kepada wartawan melalui sambungan seluler WhatsApp, Sabtu (20/5/2023).

Selain itu sebagai wakil rakyat, Hendro sangat mendukung sikap tegas Gubsu Edy Rahmayadi mencopot Bambang Pardede. Sebab, Fraksi PKS DPRD Sumut telah melihat di lapangan, Kadis PUPR itu terlalu banyak bicara dibanding banyak bekerja.

"Kami sudah melihat di lapangan, sudah mengecek langsung, Bambang Pardede terlalu banyak ngomong dibanding banyak kerja, menuntaskan apa yang menjadi tupoksi beliau, apalagi jalan mantap di Provinsi Sumut," cetus Hendro.

Lebih lanjut Hendro menjelaskan, bahwa pada rapat banggar akhir April 2023 kemarin terkait serapan anggaran pada triwulan I, Bambang juga tidak hadir. Padahal serapan dia paling rendah alias nomor paling bawah.

"3 bulan gak jelas outputnya. Kami di banggar sudah mengingatkan kepada TAPD, untuk menyampaikan kepada saudara Gubernur Edy agar menjadi perhatian serius, kalau perlu dicopot, karena rendahnya kinerja Dinas PUPR ini,” tandasnya.

Maka dari itu, sambung Hendro, pihaknya berharap Plt dan penggantinya nanti yang ditunjuk, kinerjanya jauh lebih baik lagi dalam mewujudkan Sumut Bermartabat.

Hendro juga mengungkapkan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Labuhanbatu Utara (Labura) meninjau jalan rusak, merupakan evaluasi bagi Dinas PUPR bahwa kerja itu harus serius, benar dan tuntas.

Sebelumnya Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mencopot Bambang Pardede dari jabatannya sebagai Kadis PUPR Sumut.

Sekdaprov Sumut, Arief S Trinugroho, membenarkan pencopotan jabatan Bambang Pardede tersebut saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/05/2023)

Kepala BKD Safruddin juga mengatakan SK pembebastugasan jabatan itu, sudah diserahkan kepada Bambang Pardede.

"Benar, Pak Bambang dibebastugaskan. SK-nya tertanggal 17 Mei 2023, dan tadi pagi sudah diserahkan melalui Pak Sekda," ujar Safruddin.

Safruddin mengungkapkan, pencopotan Bambang Pardede, bukan tiba-tiba. Ia mengatakan evaluasi kinerja Bambang, sudah dilakukan sejak Oktober 2022.

Evaluasi itu tidak terlepas dari lambannya progres proyek Multiyears Contract (MYC) Rp 2,7 triliun. "Pak Gubernur kan ada kegiatan strategis daerah, proyek Rp 2,7 triliun. Di 2022, itu realisasinya cuma 23 persen, hanya sebatas uang muka," sebut Safruddin.

Redaksi