Infrastruktur Jalan di Sumut Parah, Baskami Desak Pusat Tingkatkan DBH Kelapa Sawit

Kitakini.news – Pemerintah Pusat didesak agar meningkatkan dana bagi hasil kelapa sawit untuk Sumatera Utara (Sumut). Hal ini dikarenakan Sumut menjadi salah satu provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar. Sehingga sudah pantas menerima proporsi pembagian dana bagi hasil (DBH) yang lebih besar.

Baca Juga:

• PWI Sumut Lanjutkan Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, 900 Anggota Dapat Perlindungan
• DPRD Sumut Tetapkan 7 Komisioner KPID Sumut 2026-2029, Tanpaa Petahana
• Pangdam I/BB Pimpin Sertijab Dandim 0201/Medan, Letkol Fernando Batubara Resmi Jabat Komandan Baru

“Saat ini hasil DBH sebesar Rp3,4 triliun dialokasikan Pemerintah Pusat keseluruh daerah penghasil sawit di Indonesia. Nilai itu kemudian dibagi ke daerah-daerah. Kita berharap dana yang didapatkan dari alokasi tersebut lebih besar lagi. Gunanya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Sumut," jelas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Baskami Ginting kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/5/2023).

Baskami mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, DBH akan diberikan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota,red) penghasil dan daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil.

Penggunaan DBH sawit, lanjut politisi senior PDI Perjuangan ini, diarahkan untuk dukungan infrastruktur jalan yang mendukung industri sawit.

Lebih lanjut Baskami menerangkan, bahwa kualitas jalan di Sumut saat ini juga disebabkan dari aktivitas perkebunan dengan truk-truk bermuatan besar.

"Di satu sisi, perkebunan kita memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Tetapi di sisi lain, jalan kita di daerah harus terus diperbaiki," cetusnya.

Masih kata Baskami, saat ini Pemprovsu terus menggenjot pelaksanaan proyek peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai Rp2,7 triliun yang ditopang anggaran tahun jamak (Multiyears).

"Untuk memperbaiki jalan di Sumut ini, proses pembiayaannya Multiyears. Pekerjaan setahun, namun pembayarannya bertahap selama tiga tahun. Karena memang anggaran kita terbatas," tukasnya.

Baskami juga mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah Pemprovsu,terkait infrastruktur di beberapa daerah.

"Kami terus mendapatkan laporan dari masyarakat, banyaknya jalan yang masih harus diperbaiki baik, jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Saya harap dengan maksimalnya DBH yang kita dapat, sebanyak 30 persen, saya kira jalan kita akan bagus," pungkasnya.

Redaksi