Ini 8 Catatan Refleksi Akhir Tahun 2023 Abdul Rahim, Dua Diantaranya Narkoba dan Proyek Multiyears

Selanjutnya, tambah Abdul Rahim, penyediaan bus untuk mahasiswa dan masyarakat untuk pulang ke kampung untuk dapat menyalurkan aspirasi sebagai pemilih, karena rata-rata mahasiswa di Medan dan sekitarnya masih memiliki KTP Kampung halaman.

Baca Juga:

• Kurir di Padangsidimpuan Bawa 20 Kg Ganja dan Sempat Gigit Lengan Petugas Saat Penangkapan
• Polres Inhil Gagalkan Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Tangkap Dua Tersangka di Kapal
• Ebenejer Ingatkan Disdik dan Sekolah Perkuat Sterilisasi Lingkungan, Persiapkan PJJ

"Diharapkan agar ini menjadi atensi Pj Gubsu dan Sekdaprovsu untuk menyediakan bus. Ini bukan hal yang baru, karena Pemprovsu dan Pemko Medan telah menyediakan bus di saat Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru. Dan hal ini sudah pernah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Sumut," tukasnya.

Tiga catatan lagi, lebih lanjut Abdul Rahim, yakni stagnannya pembangunan Rp2,7 triliun sebagai proyek Multiyears yang seharusnya tuntas tahun 2023 ini, tapi kenyataan PT Waskita yang ditunjuk sebagai pelaksana yang tergabung dalam Kerja Sama Operasional (KSO) terkesan tidak serius dan bermain-main (Wanprestasi) terhadap program yang sesungguhnya membantu perekonomian dan akses pelayanan di masyarakat.

Khusus masalah pertambangan, ARS mendesak dibentuk Pansus Pertambangan, karena Sumut memiliki Energi Sumber daya Mineral/ESDM yang berlimpah berupa tambang emas, nikel putih, batu bara, sawit karet dll.

Akan tetapi patut disayangkan, fakta di lapangan, berkaitan dengan pembagian, terjadi ketidakadilan dan seolah-olah perusahaan besar yang memiliki izin dari Pusat yang memiliki kekuasaan dan peraturan sendiri dan tidak mendengar suara, saran dan masukan kepala daerah dan DPRD.

Berkaitan dengan Pemilu 2024, ARS berpendapat sangat strategis untuk dibentuk Pansus Pemilu dan Pilkada untuk menjaga demokrasi Indonesia.

"Alasannya, karena kita tidak ingin ada niat untuk mencederai Pemilu dengan ide, gagasan, sikap dan perbuatan yang tidak demokratis dan terang-terangan melawan hukum bahwa sudah indikasi kuat upaya melakukan kecurangan saat Pemilu," pungkasnya. (**)