Jokowi: Pemerintah Hormati Keputusan DKPP, Berkas Pemberhentian Ketua KPU Masih Proses

Kitakini.news - Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo mengungkapkan bahwa Pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) prihal pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Baca Juga:

• Langkat Ulang Sejarah? Dari Terbit Rencana ke Syah Afandin, dan?
• Korupsi Dana Hibah Rp1,25 M, Mantan Ketua KPU Tanjung Balai Dituntut 5 Tahun Penjara
• Hadi Yanto Minta Hakim Kabulkan Permohonan PKPU Terhadap PT Duri Rejang Berseri

"Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu," ujar Kepala Negara melansir dari laman resmi Setkab.go.id, Jumat (4/7/2024).

Hal ini dikatakan Presiden Jokowi merespon keputusan DKPP yang menyatakan Hasyim Asy'ari bersalah karena terbukti melakukan asusila kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) wilayah Den Haag, Belanda.

DKPP pun memberhentikan Hasyim sebagai ketua dan anggota KPU dalam putusan yang dibacakan pada sidang putusan terbuka, Rabu (3/7/2024)

Menurut Jokowi, pemerintah akan terus mengawal proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan, Rabu (27/11/2024) mendatang. Sebab, itu sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar nantinya, jujur, dan adil," tutur Jokowi.

Jokowi juga menerangkan, bahwa berkas terkait pemberhentian Ketua KPU saat ini masih dalam proses. "Keppres belum masuk ke meja saya," imbuhnya. (**)